Pengadilan Kabulkan Banding Sengketa Lahan SMANSA Bandung

Bandung (harianSIB.com)

Proses banding kasus sengketa lahan SMAN 1 (Smansa) Bandung akhirnya membuahkan hasil. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memutuskan mengabulkan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Ketua Tim Advokasi SMAN 1 Bandung, Arief Budiman, membenarkan kabar tersebut. Putusan PTTUN Jakarta diketok pada 3 September 2025, sekaligus membatalkan putusan PTUN Bandung yang sebelumnya memenangkan pihak Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK).

Baca Juga:

• DPRD DKI Jakarta Terima Tunjangan Rumah Hingga Rp 78,8 Juta per Bulan
• Ramai Tuntutan “17+8” Viral di Media Sosial Usai Gelombang Unjuk Rasa

"Sudah diketuk putusannya secara e-court, dan kami baru menerima petikan amarnya hari ini. Hasilnya Alhamdulillah gugatan kami dikabulkan," kata Arief saat dikonfirmasi detikJabar.

Sengketa ini bermula saat lahan Smansa Bandung digugat Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) ke PTUN Bandung pada November 2024. April 2025, Hakim PTUN Bandung kemudian memenangkan pihak PLK, dan membatalkan dokumen kepemilikan lahan sekolah itu dari Pemprov Jabar.

Baca Juga:

• Polisi Ungkap Peran Enam Tersangka Penghasut Kerusuhan di Jakarta
• Jaksa Agung Perintahkan Eksekusi Silfester Matutina, Kejaksaan Masih Lakukan Pencarian

Setelah kalah dalam gugatan, perlawanan dilakukan Pemprov Jabar melalui Biro Hukum dengan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta. Tak hanya itu saja, Tim Advokasi Smansa Bandung turut mengirimkan surat ke Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA), agar perkara yang sedang bergulir bisa diawasi.

Akhir Juli 2025, Komisi Yudisial sudah turun tangan. Sejumlah pihak telah dimintai keterangan, bahkan informasinya Badan Pengawas MA sudah menerima surat permohonan supervisi atas sengketa ini.

"Jadi dalam amar putusannya, PTTUN Jakarta itu membatalkan putusan dari PTUN Bandung dan dalam pokok perkaranya menyatakan gugatan penggugat itu tidak dapat diterima," ucapnya.

Setelah banding dikabulkan, Arief menyatakan pihaknya dengan Biro Hukum Pemprov Jabar masih menunggu salinan resmi putusan banding dari PTTUN Jakarta. Termasuk, mengantisipasi upaya hukum kasasi yang nantinya bakal diajukan pihak PLK sebagai penggugat.

"Saat ini tim advokasi, bersama Biro Hukkum masih menunggu beberapa hari jika ada upaya hukum lanjutan dari pihak lawan. Namun setidaknya, putusan banding ini sudah adil dan terang benderang berkat kerja keras semua pihak yang mengawal perkara ini," pungkasnya.(*)