Oleh: Dr Ferdinand Butarbutar SE MBA
Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Melonguane, terletak di sisi selatan pulau Karakelang. Kabupaten ini termasuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia sesuai dengan kriteria dan pembobotan menteri Pembangunan Desa Tertinggal. Kabupaten Talaud berasal dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000, terdiri dari 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 desa, dengan jumlah penduduk, sebanyak 113.521 jiwa pada akhir tahun 2022.
Pengembangan sumberdaya melalui sektor pendidikan difasilitasi dengan SMA Negeri 7 unit, SMA Swasta 7 unit, SMK Negeri 5 unit dan SMK Swasta 3 unit. Kondisi kabupaten Talaud adalah daerah bahari dengan tiga pulau utama, yaitu: Karakelang, Salibabu, dan Kabaruan, di sebelah utara NKRI adalah pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina Selatan, jumlah penduduk tahun 2021 menurut data Biro Pusat Statistik 820 jiwa. Peta wilayah Talaud, bisa disimpulkan termasuk daerah tertinggal di Indonesia dan sebagian wilayah masih terisolir karena faktor geografis dengan berbagai keterbatasan infrastruktur,, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi, informasi, pertahanan dan keamanan. Bandara Udara Melonguane dan Bandara Udara Miangas merupakan penghubung utama jalur udara dari dan menuju kabupaten.
Pemekaran Talaud menjadi penting, karena merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Pemekaran wilayah menurut Effendy (2008:2) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan.
Potensi Investasi
Pada tanggal 5 Maret, penulis melakukan perjalanan dari Melonguane sampai ke Desa Lalue, kecamatan Essang dengan jarak tempuh 48 km, menyaksikan bagaimana suburnya perkebunan kelapa, pala, vanili, lada, dan cengkeh sepanjang sisi jalan. Perkebunan kelapa merupakan salah satu komoditas pertanian unggulan terbesar akan tetapi, masih mengimpor minyak goreng dari Manado dan Bitung. Karena belum tersedia industri pengolahan minyak goreng di Talaud. Bisa dibayangkan buah kelapa yang sudah jatuh ke tanah bertumbuk di bawah sampai tumbuh menjadi bibit tanpa diproses, karena petani tidak memiliki mesin penggiling untuk produksi lanjutan.
Tidak heran potensi ekonomi tersebut seolah-olah terbenam, karena tidak ada hasil akhir yang bisa dikelola, akibatnya kesempatan meningkatkan penghasilan masyarakat semakin tergerus. Penulis melihat komoditas penunjang lain sebagai sumber dan potensi investasi ekonomi adalah serat pisang Abaka, menurut Tim Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Asnil tanggal 3 November 2020. Permintaan serat pisang Abaka dunia mencapai 600.000 ton/tahun, saat ini baru terpenuhi sekitar 15 persen atau hanya 90.000 ton/tahun, yang dipasok dari Filipina sebanyak 80.000 ton/tahun dan Ekuador sebanyak 10.000 ton/tahun.
Artinya peluang sebesar 510.000 ton masih potensi ekonomi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Talaud. Mengapa serat pisang Abaka menjadi sangat penting? Serat pisang Abaka, selain dikenal menjadi bahan baku utama pembuatan uang dollar Amerika, juga uang yen di Jepang, Bahkan, Bank Indonesia mulai tahun 2014 sudah komit untuk menggunakan bahan baku serat kapas dan serat Abaka dalam negeri menjadi bahan utama uang rupiah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011 pada pasal 9 (2) agar mengutamakan bahan baku dalam negeri dengan menjaga mutu, keamanan dan harga yang bersaing dalam mencetak Uang Rupiah. Kebutuhan serat pisang Abaka dalam negeri sebesar 12 ton/bulan, dan kebutuhan ekspor sesuai permintaan ke Jepang 60 ton/bulan, padahal kapasitas produksi hasil serat pisang Abaka hanya 1 ton per bulan.
Strategi apa yang perlu dipikirkan? Tantangan bagi PEMDA, melakukan langkah strategis, misalnya: a). tempat pengolahan perlu di revitalisasi, b). mesin produksi disediakan di berbagai tempat dekat kebun. Bila batang pisang Abaka dibawa dari kebun ke tempat pengolahan, biaya transport cukup besar karena batang pisang penuh dengan air dan bila diangkut dengan kapal atau perahu bobot muatannya cukup berat.. Petani membutuhkan modal kerja melalui Koperasi Kredit Usaha Rakyat, dengan dukungan Koperasi, para Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasti bisa mencicipi hasil produksinya.
Selain komoditas perkebunan, hasil laut juga menjadi salah satu andalan bagi nelayan. Menurut Djemi Gagola, sekretaris Kepulauan Talaud, potensi ikan tuna dari 20 pulau diperkirakan mencapai 6.000 ton per tahun, tetapi periode 2021/2022 baru mencapai produksi sekitar 1,200 ton per tahun atau hanya 20 persen kapasitas produksi. Sungguh luar biasa alam maritim kepulauan Talaud memberikan kesempatan bagi nelayan untuk memaksimalkan hasil tangkapan ikan tuna. Mengapa hasil tangkapan bisa sangat minim pencapaiannya?
Bisa saja karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas seperti tempat penampungan pelelangan ikan (ice cold storage/chambers) Bisa dibayangkan hanya ada satu dermaga penangkapan ikan di Pantai Dagho, Kecamatan Tamako, Inilah menjadi salah satu perhatian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada koperas
i penerima bantuan fasilitas dan sarana penunjang bagi nelayan, dan koperasi. Masih banyak hal perlu dibenahi untuk melengkapi kebutuhan para nelayan antara lain: membangun pelindung pantai, kios nelayan, bangunan tempat pelelangan ikan. Jika dilihat dari sisi pendapatan nelayan yang tergabung dalam koperasi binaan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Talaud, mencatat total pendapatan mulai tahun 2018 sampai dengan periode Juni 2021 sebesar Rp. 20.043.595.167, artinya selama empat tahun rata-rata penghasilan dari Ikan sebesar Rp 5.010.895.000. Menjadi salah satu sumber potensi ekonomi bagi nelayan.dan perlu dieksploitasi.
Struktur Kepemimpinan Kepulauan Talaud
Data kepartaian di Talaud tahun 2019-2024, perwakilan DPRD berjumlah 25 orang terdiri dari sepuluh partai (Gerindra 2; PDI P 5: Golkar 3; NasDem 4; Berkarya 3; Perindo 1; PAN 1, Hanura 1; Demokrat 3; PKPI 2). Apakah sasaran partai yang beda ide bisa kerjasama membangun ekonomi dan investasi Talaud. Perlu diwaspadai, bahwa Talaud adalah negeri sendiri yang harus dibina, dikelola dan dipelihara kesinambungannya. Dengan demikian para politisi harus satu pemikiran mencari calon pimpinan (nahkoda) membawa Talaud mencapai kemajuan di masa mendatang.
Bagi penduduk yang akan memilih calon Bupati Talaud perlu memperhatikan kriteria berikut: Apakah calon Bupati mempunyai VISI yang jelas, karena bangunan ekonomi, tatanan sumber daya, investasi harus sudah terungkap dalam visi. VERSATILITY, artinya: calon bupati mempunyai kepekaan melihat perubahan dan memanfaatkannya menjadi peluang bagi daerah. INOVASI, bisa melihat kondisi masyarakat Talaud hari ini dan mencoba memberikan pengelolaan atau revitalisasi pemikiran terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani, nelayan, pedagang dan masyarakat. KOMITMEN, poin terpenting dalam hal ini adalah faktor keempat.
Bagaimana bisa komit untuk melaksanakan program yang tercantum pada VISI? Bila keempat kriteria ini terpenuhi, masyarakat Talaud pasti bisa mengejar ketinggalan ekonominya. Penduduk bisa memilih dari luar Talaud, tetapi belum tentu bisa merasakan keterbatasan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Bisa saja ilmu pemerintahan manajemennya mantap, keterampilannya tinggi, pengaruh hubungan sosialnya menyerap aspirasi berbagai golongan, tetapi daya lenturnya masih diragukan.
Maka supaya sasaran pemekaran bisa tercapai, mandiri dan mencapai kemakmuran ekonomi. Penulis menghimbau ke duapuluh lima anggota DPRD, walaupun partai dan sasaran ideologinya berbeda, tetapi harus menyatu di dalam memilih calon bupati Talaud. Sehingga potensi investasi ekonomi Talaud yang masih tersembunyi bisa digali maksimal, meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan Talaud sukses mencapai potensi ekonominya. (Penulis adalah mantan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan)
Editor
: Bantors Sihombing
