GKPI Tuan Rumah Hari Disabilitas Internasional 2017

Pematangsiantar (SIB) -Sebagai tuan rumah Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2017 , GKPI akan mengadakan beberapa kegiatan seperti workshop, longmars/ pawai dan ibadah raya. Ketua Panitia Penyelenggara Perayaan Hari Disabilitas International Gereja Anggota UEM Tahun 2017 St Leonardo Simanjuntak SH MHum mengungkapkan hal tersebut kepada SIB, Kamis (23/11) di ruang kerjannya.

GKPI lanjutnya dihunjuk  berdasarkan adanya surat dari Wakil Kepala Departemen United Evangelical Mission (UEM) Asia Pdt Petrus Sugito dengan Lembaga Diakonia Gereja-gereja anggota UEM di Sumatera Utara, memohon GKPI Sebagai tuan tumah peneyelenggaraan Perayaan Hari Disabilitas Internasional 2017.

Workshop akan diselenggarakan Jumat, 1 Desember 2017, di Aula Sikhem Panti Asuhan Mamre GKPI, Jalan H Ulakma Sinaga , Rambung Merah , Kecamatan Siantar, Simalungun. Dilanjutkan dengan longmars/pawai   Sabtu 2 Desember 2017, dengan rute kantor Sinode GKPI, Jalan Kapten MM Sitorus Kota Pematangsiantar. Kemudian ibadah raya di Lapangan Haji Adam Malik Kota Pematangsiantar.

Leonardo Simanjutak yang juga  Asisten I Pemko Pematangsiantar menjelaskan bahwa panitia telah beraudensi dengan wali kota belum lama ini. Diharapkan seluruh warga jemaat dapat mengikuti kegiatan tersebut.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membangkitkan kepedulian gereja-gereja bagi kaum disabilitas  dan menempatkan mereka sebagaimana layaknya . Peduli terhadap  sesama terutama   sarana yang dibutuhkan  oleh kaum disabilitas. Hendaknya dapat memberikan perhatian dan pelayanan terhadap kaum penyandang disabilitas.

Acara tersebut direncanakan dihadiri 6 bupati/walikota di antaranya walikota Pematangsiantar, Bupati Simalungun, Deli Serdang, Tobasa, Taput dan lainnya. 
Dengan hadirnya beberapa kepala daerah, nantinya diharapkan kepala daerah  akan membuat peraturan tentang kepedulian terhadap disabilitas termasuk kepedulian dari gereja untuk dapat menerima mereka baik sebagai pelayan maupun pendeta.

Keberpihakan pemerintah baik provinsi, kota dan kabupaten juga  pusat untuk memperhatikan sesama manusia yang mengalami kebutuhan khusus misalnya membuat jalur khusus untuk kaum disabilitas sangat diharapkan. (D03/c)