Gereja Katolik Berkomitmen Atasi Masalah Ekonomi Rakyat

Kupang (SIB) -Sejumlah pejabat Gereja sepakat untuk mengatasi masalah ekonomi yang mengakibatkan banyak warga khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi korban perdagangan manusia.

Propinsi NTT memiliki 4,9 juta penduduk, sebagian bear Katolik. Sekitar 20 persen di antaranya hidup miskin.

Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM, International Organization for Migration), Propinsi NTT memiliki jumlah terbesar kasus perdagangan manusia di Indonesia. Sedikitnya 7.193 korban perdagangan manusia berasal dari propinsi itu, 82 persen di antaranya perempuan.

Di sela-sela lokakarya yang digelar pada 15-19 Januari di Labuan Bajo, Pastor Eko Aldianto OCarm, sekretaris eksekutif Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), mengatakan tujuh keuskupan di Propinsi NTT sepakat untuk membentuk paroki peduli migran.

"Untuk mengubah banyak hal, kami yakin bahwa kami harus mulai dengan sebuah proyek utama. Setiap komisi termasuk Komisi Pengembangan Sosial-Ekonomi terlibat dalam proyek ini," katanya.

Ia menambahkan bahwa proyek itu akan memfokuskan pengembangan ekonomi dengan melibatkan para pakar.

"Bagi mereka yang sudah bekerja di luar negeri, kami akan berkomunikasi dengan mereka agar memberi perhatian pada budaya menabung. Bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin menjadi pekerja migran, kami akan meningkatkan keterampilan mereka sehingga mereka menjadi pekerja migran yang berkualitas," katanya.

Pastor Marthen Jenarut, ketua Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Keuskupan Ruteng, mengatakan pertemuan tahun lalu dengan sejumlah keuskupan dari Malaysia Timur mengungkap bahwa banyak pekerja migran tidak memiliki dokumen dan tinggal di kamp-kamp pertanian.

Malaysia Timur merupakan destinasi utama bagi banyak pekerja migran dari Propinsi NTT.

"Kepolisian setempat terus memburu mereka karena status ilegal mereka, dan anak-anak mereka tidak memilki hak atas pendidikan," katanya.

Banyak pekerja migran dari Propinsi NTT telah menikah. "Mereka memilih hidup bersama dengan pasangan lain di kamp-kamp perkebunan," lanjutnya.

Uskup Atambua Mgr Dominikus Saku, ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian dan Pastoral Migran-Perantau KWI, mengakui bahwa Gereja "terluka oleh meningkatnya isu pekerja migran yang kompleks."

"Kami tahu bahwa hal ini harus diatasi untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi warga miskin," kata prelatus itu, seraya menambahkan bahwa sejumlah makelar cenderung melihat kemiskinan sebagai peluang untuk memburu orang untuk bekerja di luar negeri.

Menurut Uskup Dominikus, banyak orang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang cara memanfaatkan lahan subur mereka. "Mereka tidak berpendidikan," katanya.

Sementara itu, Pastor Yohanes Kristoforus Tara OFM dari Paroki Hati Kudus Yesus di Laktutus mengatakan 300 dari 3.000 umat paroki bekerja di luar negeri.
Paroki tersebut masuk wilayah gerejani Keuskupan Atambua.

"Umat paroki kami hanya mengandalkan hasil panen jangka pendek seperti jahe dan kacang. Mereka tidak punya cukup makanan untuk bertahan hidup," katanya.
Yoakim Taek, seorang umat paroki, mengatakan tujuh anggota keluarganya bekerja di luar negeri.

Ia pun menyambut inisiatif Gereja tersebut. "Kami berharap proyek itu memberi kami harapan baru bahwa kami bisa hidup dengan baik di tanah kami sendiri," katanya. (ucanews/l)