GBI: Pemimpin Gereja Bukan Bos, Tapi Pelayan

Jakarta (SIB)  - Ketua Umum Badan Pengurus Harian Gereja Bethel Indonesia periode 2014-2018 Pdt. Dr. Japarlin Marbun berjanji, akan mewujudkan pemimpin pelayan dalam melaksanakan tugas pelayanannya dalam kehidupan berbangsa dan gereja.

"Dalam gereja tentu seperti teladan Yesus, maka pemimpin itu bukan bos, tapi Yesus mengatakan, bahwa pemimpin itu bukan dilayani, tapi melayani," kata Japarlin, di Graha Bethel, Jakarta, Senin (10/11).

Hadir dalam keterangan pers, di antaranya Ketua BPH Pdt. Dr. Rubin Adi Abraham, Departemen Pemuda dan Anak Pdt. Timotius Tan, Sekretaris I Pdt. Himawan Leonardo, dan Bendahara Umum Pdt. Suyapto Tandywasesa.  

Lebih lanjut Japarlin mengemukakan, dalam Sidang Raya yang digelar pada 28-31 Oktober, di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, GBI melantik sebanyak 1069 pendeta baru dari seluruh dunia. "Karena GBI tidak hanya di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia," tambah pengganti Pdt. Dr. Jacob Nahuway MA.

Japarlin mengemukakan itu, dalam sidang raya Sinode GBI dihadiri sebanyak 4200 anggota yang hadir. Dia menambahkan, GBI adalah gereja yang cukup besar dengan jumlah pendeta 23.000 orang, 53.000 gereja, dengan jemaat 2 juta orang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri.      

Menurutnya, dengan melihat kondisi GBI sekarang ini maka sebagai pengurus GBI yang dipercaya selama 4 tahun ke depan agar melakukan pelayanan maksimal untuk mempersiapkan para pelayan gereja dan jemaat.

Pemimpin pelayan tadi bukan memanfaatkan, tapi memaksimalkan mereka, dalam konteks GBI melakukan pelatihan-pelatihan para pejabat gereja itu agar melaksanakan tugasnya.

Ketika ditanya menyangkut masalah imoralitas pendeta, Japarlin mengakui tidak dipungkiri  ada masalah imoralitas pendeta di GBI.

Bahkan dia mengatakan bukan hanya di gereja yang dibawah naungan dirinya saja, tapi di gereja lainnya juga ada persoalan imoralitas, dan ini perlu dibenahi.

"Tidak kita pungkiri begitu banyaknya pendeta, pasti banyak masalah yang timbul, dan ada juga pendeta GBI yang bisnis dan usaha, dan sehingga ada kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  itu bukan ke kependetaannya, tapi kasus bisnisnya, dan mungkin bisa timbul demikian, dan akhirnya nama terbawa. Makanya perlu pemberdayaan jemaat ke depan, dan mengeliminir masalah tadi," paparnya. (G2/f)