PBB Tolak Petisi Kemerdekaan Papua Barat

New York (SIB)  -Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau C24 mengatakan tidak dapat menerima sebuah petisi yang ditandatangani sekitar 1,8 juta orang Papua Barat yang meminta diadakan referendum kemerdekaan dari Indonesia.

Menurut Komite Dekolonisasi PBB, isu Papua Barat berada di luar mandatnya, yang hanya mencakup 17 negara yang diidentifikasi oleh PBB sebagai wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. "Saya ketua C24 dan isu Papua Barat bukan urusan C24. Kami hanya bekerja di negara bagian yang merupakan bagian dari daftar wilayah non-pemerintahan sendiri. Daftar itu dikeluarkan oleh majelis umum. Salah satu prinsip gerakan kita adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas penuh dari wilayah anggota kita.

Kami tidak akan melakukan apa pun melawan Indonesia sebagai C24," kata Ketua Komite C24, Rafael Ramirez, di New York, pekan lalu. Ramirez juga menyebutkan bahwa ada upaya manipulasi untuk menggunakan komite C24 untuk tujuan politis tertentu. "Sebagai ketua C24, tidak ada dokumen apa pun.

Tidak ada. Saya sedikit resah karena ada yang menggunakan nama saya sebagai propaganda," kata dia yang juga Duta Besar Venezuela untuk PBB. Ramirez menegaskan mendukung posisi Indonesia terkait Papua Barat sebagai bagian dari teritorinya.

"Komisi khusus dalam isu dekolonisasi belum menerima atau dapat menerima permintaan atau dokumen apa pun terkait isu Papua Barat, yang merupakan wilayah integral dari Republik Indonesia," kata dia.

Isu Papua Barat sebelumnya berada dalam agenda komite C24 saat dikenal dengan sebutan Netherlands New Guinea. Tapi, status itu dihapuskan pada 1963 ketika provinsi itu dianeksasi oleh Indonesia dan dinamai Irian Jaya.

KEBOHONGAN PUBLIK
Sementara itu, Duta Besar RI untuk PBB, Triansyah Djani, mengatakan ini bukan kali pertama kelompok separatis Benny Wenda menyebarkan hoax dan kebohongan kepada publik. Kebohongan selalu disampaikan separatis setiap kali ada pertemuan besar yang dihadiri para pejabat tinggi PBB.

"Tahun lalu, Benny Wenda pernah menyebutkan bahwa telah menyerahkan dokumen mengenai Papua kepada Sekjen PBB, namun setelah dikonfirmasi ke kantor Sekjen PBB ternyata bohong," tegas Triansyah.

Triansyah pun menjelaskan bahwa secara faktual, hasil perhitungan pemilu di Papua saja tidak pernah sampai pada hitungan 1,3 juta pemilih, sehingga bagaimana bisa petisi yang diumbar Benny Wenda bisa mencapai 1,8 juta. "Sungguh kebohongan publik yang dangkal," tegasnya.

Sebelumnya, pemimpin gerakan kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, pada Selasa (26/9), meminta PBB menunjuk seorang perwakilan khusus untuk menyelidiki berbagai pelanggaran dan mengembalikan Papua Barat ke dalam agenda dekolonisasi.

Benny Wenda, yang berlindung di Inggris, mengatakan penolakan petisi ini oleh Indonesia menunjukkan pengabaian terhadap upaya menentukan nasib sendiri oleh Papua. (KJ/d)