Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Rabu, 15 April 2026

Jokowi Lantik Djoko Setiadi Jadi Kepala BSSN

* Wiranto, Menkominfo dan Menteri BUMN Bahas Pengaturan Satelit
- Kamis, 04 Januari 2018 16:45 WIB
683 view
Jokowi Lantik Djoko Setiadi Jadi Kepala BSSN
SIB/ANT/Puspa Perwitasari
PELANTIKAN KEPALA BSSN: Mayjen TNI Djoko Setiadi mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/1). Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 memben
Jakarta (SIB) -Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Mayjen Dr Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Djoko sebelumnya menjabat Kepala Lemsaneg.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (3/1). Djoko dilantik berdasarkan Keppres No 130/P Tahun 2017.

Sejumlah pejabat negara hadir dalam upacara pelantikan ini. Mereka di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja sebaiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Djoko dalam sumpah jabatan yang diambil oleh Jokowi.

Keppres No 130/P Tahun 2017 itu sekaligus memberhentikan Djoko dari jabatan Kepala Lemsaneg. Djoko diberhentikan dengan hormat.

Sebagai Kepala BSSN, Djoko mendapatkan fasilitas setingkat menteri. Dia pun bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Pengaturan Satelit
Menko Polhukam Wiranto, Menkominfo Rudiantara dan Menteri BUMN Rini Soemarno membahas penataan pengaturan satelit di lingkaran orbit Indonesia. Wiranto menegaskan perlu terobosan teknologi terkait penyediaan layanan internet.

"Membahas soal satelit. Pengaturan satelit di orbit Indonesia itu kan harus ditata lagi," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Wiranto menyebut alasan penataan orbit satelit itu disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan teknologi. Menurutnya harus ada terobosan baru soal teknologi yang bisa menguntungkan pemerintah.

"Karena perubahan lingkungan, perubahan teknologi, perubahan kepentingan. Apalagi orbit-orbit satelit itu supaya bisa sinkron dengan rencana pemerintah.
Apalagi saat ini kita sudah masuk ke era digital sehingga kita nggak bisa kalau bicara soal teknologi nggak bisa terpaku pada yang sudah ada. Harus ada terobosan baru yang menguntungkan pemerintah," ujarnya.

Rini menyebut saat ini ada 7 slot orbit satelit Indonesia. Pemerintah berupaya mengamankan satelit yang beroperasi di orbit Indonesia demi menjamin ketersediaan internet.

"Ada 7 titik orbit satelit. Ada beberapa yang tahun 2020 tujuannya bagaimana untuk menjaga kepentingan kita untuk internet tersedia untuk semua," ujarnya. (detikcom/f)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru