Satgas Nusantara Polri Patroli Cari Akun Medsos Penyebar Kebencian

Jakarta (SIB)- Polri membentuk satgas Nusantara untuk mencegah berita bohong atau hoax hingga ujaran kebencian bernuansa SARA saat Pilkada. Selain itu, satgas ini juga akan berfungsi untuk mendinginkan suasana Pilkada yang diperkirakan memanas.

"Itu hanya untuk menghadapi Pilkada. Jadi, sebagai kita ketahui rangkaian Pilkada ini kan semua paslon pasti gunakan mesin politiknya untuk memanaskan situasi. Satgas Nusantara bertugas sebagai cooler, atau pendingin. Dengan cara banyak melakukan edukasi, literasi di dunia internet baik juga di dunia nyata. Kerja sama penyuluhan dan sebagainya," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran dalam diskusi publik 'Melawan Hoax' di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).

Selain mendinginkan suasana, satgas nusantara juga dibuat untuk melakukan patroli siber terhadap akun-akun yang bersifat provokatif. Fadil mengaku satgas tersebut sudah siap 100 persen untuk bertugas.

"Satgas Nusantara itu salah satu elemennya adalah satgas penegakan hukum dimana di dalamnya ada satgas patroli siber yang memonitor akun-akun berkeliaran yang memprovokasi menggunakan isu-isu SARA," ucap Fadil.

"Sudah. Di  Polda- Polda ada. Di  Polres ada. (Akan berkoordinasi) dengan penyelenggara pemilu, kontestan, tim sukses, tokoh masyarakat, ulama dan sebagainya. Itu ikut anggaran rutin Polri," imbuhnya.

Ia menyebut ujaran kebencian dan berita bohong paling banyak ditemukan di Facebook dibanding platform lainnya. Hal itu sejalan dengan jumlah pengguna Facebook di Indonesia yang lebih banyak dari pada media sosial lain.

"Dari 2017 memang yang karena kan lihat statistiknya penggunaan akun medsos paling tinggi Facebook," ujar Fadil.

Fadil mengimbau masyarakat tak menyebarkan hoax terutama yang bernuansa SARA. Hoax disebutnya tak punya manfaat bagi masyarakat.
"Penggunaan SARA sudah kira rasakan bersama dampaknya. Kerusakan yang ditimbulkannya itu sudah kira rasakan bersama mari kita berhenti menggunakan penyebaran hoax penyebaran berita berkonten SARA. Saya kira tidak ada manfaatnya untuk kita bersama," pungkas Fadil.

Ada Jejak di Internet
Polisi mengimbau masyarakat tak melakukan kejahatan siber. Para pelaku kejahatan siber itu disebut bisa dilacak karena adanya jejak teknologi yang ditinggalkan.

"Nggak ada yang tidak meninggalkan jejak di internet. Anda online dengan menggunakan komputer kami bisa lihat IP-nya. Kami bisa tahu nomor komputer nya dan sebagainya. Sekuat apapun anda menyembunyikan pasti ada jejak teknologinya," kata Fadil usai diskusi publik tersebut.

Menurutnya, masyarakat akan terlindungi jika semua kegiatan di internet dilakukan secara jelas. Ia pun menyebut jika ada konten yang terindikasi pidana, pihak kepolisian bisa menindaknya.

"Kalau ditanya pendapat saya, saya kira yang terang benderang jauh lebih baik supaya masyarakat terlindungi. (Untuk blokir akun) nggak bisa langsung, harus lewat kominfo. Dari kami juga tapi kontennya tentu yang diancam hukuman pidana," ujarnya.

Fadil kembali menyinggung akun anonim yang disebutnya bisa diblokir oleh Kominfo. Bahkan setelah diblokir, pihak kepolisian bisa melakukan tindakan terhadap pembuat akun anonim.

"Kalau misalnya dia anonim kita blokir kita sampaikan ke Kominfo. Kalau bisa kita selidiki langsung supaya dampaknya tidak meluas, setelah diblokir kami lakukan penindakan," ucap Fadil. (detikcom/d)