Jokowi Minta Bangun Perbatasan Agar Tak Kalah dengan Malaysia

Jakarta (SIB)- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Basuki Hadi Muljono, mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun infrastruktur di perbatasan. Perintah Jokowi ke Menteri PU adalah meminta infrastruktur di wilayah perbatasan jangan sampai kalah dengan negara tetangga.

"Itu presiden (minta) untuk kawasan perbatasan jangan sampai kalah dengan luar negeri!" ujar Basuki di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (17/11).

Lanjut Basuki, Jokowi juga meminta Menteri PU agar memperhatikan infrastruktur jalan. Hal tersebut merupakan peranan penting penopang ekonomi di wilayah perbatasan.

"Di perbatasan itu ada 187 kecamatan dan perintahnya adalah perhatikan jalan," ucapnya.

Basuki mengatakan, pihaknya akan segera blusukan ke sejumlah wilayah perbatasan. Terkait soal anggaran, Basuki mengatakan sudah ada di APBN yang dulu, sehingga anggaran harus bisa difokuskan membangun kawasan perbatasan.

Basuki menambahkan, dia juga diminta untuk mengindentifikasi daerah perbatasan yang kurang dapat perhatian. "Dari Mendagri melaporkan ada sekian kecamatan dan perintah pak Presiden agar diidentifikasi," ujarnya. Daerah perbatasan kembali menjadi isu menyusul kabar masuknya sejumlah warga desa di Nunukan, Kalimantan, menjadi warga Malaysia karena lebih diperhatikan.

Menteri Desa Koordinasi

Eksodus warga desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ke Malaysia merupakan masalah lama. Bahkan, Menteri Desa dan PDT, Marwan Djafar, mengatakan masalah di perbatasan sudah ada sejak zaman kerajaan.

Guna mencegah adanya eksodus WNI ke negara tetangga di daerah perbatasan, Kementerian Desa dan PDT akan melakukan beberapa langkah. Salah satunya perbaikan di sektor pembangunan desa.

"Ini bukan kasus baru, dimulai dari zaman kerajaan, soal perbatasan ini. Ini akumulasi dari semua permasalahan yang ada. Mereka berteriak karena ada faktor," ujar Marwan.

Dia mengatakan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pembangunan di desa-desa terluar. Menurutnya, bila desa sudah terbangun maka masalah eksodus ini bisa diminimalisir.

"Saya inisiatif untuk koordinasi lintas kementerian, semoga bisa lakukan MoU dengan semua kementerian," ujarnya.

Lanjut, politisi PKB ini juga meminta agar masalah kependudukan ganda warga desa perbatasan bisa diselesaikan. "Faktor kependudukan ini yang harus diselesaikan," ucapnya. (detikcom/d)