Legislator: Konflik TNI-Polri Diperlukan Kebijakan Integral

Jakarta (SIB)- Legislator yang berasal dari Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf di Jakarta, Jumat (21/11) menyatakan penyelesaian konflik TNI-Polri di Batam diperlukan kebijakan integral atau ke seluruh bagian.

"Konflik seperti itu akan terus terjadi dan ini malah menambah daftar hitam bagi kedua instansi penjaga keamanan itu, sehingga pimpinan kedua instansi harus mengambil langkah berupa kebijakan integral," kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu.

Kebijakan integral saat ini dibutuhkan agar kejadian serupa tidak meluas dan terulang kembali karena konflik ini sangat berbahaya dan dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara. Padahal mereka seharusnya merupakan garda terdepan penjaganya.

Ia mengatakan, langkah pertama yang harus dilakukan dalam kebijakan integral itu harus dibuat tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan ke lapangan guna menghindari konflik terulang, namun usulan itu sampai saat ini belum terealisasi.

Dalam pandang Muzzammil, konflik TNI-Polri selama ini terjadi bukan semata-mata persoalan hukum, tapi perlu dilihat secara menyeluruh dan ke dalam.

"Persoalan ini perlu melihat aspek kesejahteraan prajurit dan koordinasi kerja yang dibangun di kedua aparat ini. Untuk itu evaluasi di masing-masing pihak penting dilakukan," tuturnya.

Dikatakannya, Komisi 1 dan Komisi III DPR RI perlu segera mengundang Panglima TNI dan Kapolri untuk berdialog menyelesaikan kasus konflik ini sampai tuntas. Selain itu, Komisi 1 dan Komisi III juga perlu membentuk panitia khusus konflik TNI-Polri untuk mengkaji dan mencari solusi permanen agar konflik tidak terulang.

Ia juga mengatakan, atas konflik itu penegakan hukum dan pemberian sanksi harus berjalan adil dari kedua belah pihak sehingga kepastian hukum dapat tercapai.

"Untuk itu kita berharap ada terobosan baru dari pemerintahan baru agar konflik yang seperti ini tidak akan terulang kembali," ucapnya.

Berdasarkan catatan Almuzzammil Yusuf, sejak 2005 hingga saat ini telah terjadi lebih dari 30 kali bentrok TNI-Polri yang menewaskan puluhan orang dari kedua pihak.

"Bentrok ini membuat kekhawatiran di masyarakat meningkat karena kedua aparat negara ini memiliki otoritas untuk menggunakan senjata api modern yang mematikan," ujar Politisi PKS asal Lampung itu. (Ant/q)