Jakarta (SIB)- Presiden Joko Widodo yang dikenal doyan blusukan diperkirakan masih terus menghadapi tekanan dari partai-partai anggota Koalisi Merah Putih. Tapi selain KMP yang berupaya menguasai semua aspek di DPR itu, Jokowi juga disebut-sebut tak lepas dari tekanan KMP lainnya.
KMP kedua ini adalah gabungan tokoh politik yang punya pengaruh kuat terhadap posisi Jokowi, yakni Jusuf Kalla, Megawati Soekarno Putri dan Surya Paloh.
“Jokowi kasihan selain menghadapi KMP juga hadapi KMP dua, yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Jadi berat,†kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya.
Hal ini disampaikannya dalam acara Dialog Kebangsaan: ‘Menakar Kinerja Kabinet Kerja di Awal 100 Hari’ yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ) di aula Gereja St Bonaventura, Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (22/11). Dalam acara itu hadir pula Ketua Apindo Franky Sibarani dan Effendi Ghazali.
Pengaruh tersebut, menurutnya sangat besar dan sudah terlihat sejak proses penyusunan kabinet hingga yang terbaru saat pemilihan Jaksa Agung. Jaksa Prasetyo yang dilantik Jokowi diketahui mantan politisi Nasdem yang mengundurkan diri beberapa jam sebelum pelantikan.
Effendi menambahkan hal senada. Melihat tingginya dominasi Megawati, Paloh dan Jusuf Kalla, guru besar UI ini sampai menyebut bahwa Indonesia tak hanya punya satu presiden tapi bahkan sampai 4 presiden dalam satu tahun.
“Dulu saya bilangin, dalam satu tahun kita akan punya 3 presiden. Sebelum 20 Oktober, presidennya Megawati. 20 Oktober sampai Januari presidennya Jokowi. Mulai 1 Januari ke atas presiden kita Jusuf Kalla. Tapi sekarang, saya harus cepat mencatat, ada kekuatan baru, yang keempat, yaitu pak Surya Paloh,†kata Effendi dalam forum yang sama.
Dia menyoroti menteri-menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Mereka yang duduk dan menguasai aspek penting seperti masalah politik hukum dan keamanan, masalah tanah dan masalah hutan adalah para kader Nasdem.
JOKOWI DINILAI LEBIH DEKAT KE FAKSI JK-NASDEM
Pengangkatan Jaksa Agung Prasetyo masih menuai kritik. Pemilihan Prasetyo dinilai sarat kepentingan politik. Presiden Jokowi pun diingatkan untuk lebih memihak ke rakyat dan mengesampingkan kepentingan parpol.
“Pak Jokowi, mendekatlah pada rakyat, jangan pada partai, karena rakyatlah, karena merekalah yang memenangkan anda,†kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi ‘Pak Jokowi Ikut Parpol, Apa Nasib Gerakan Anti Mafia dan Korupsi?’ di Kafe Deli, Jalan Sunda, Jakpus, Minggu (23/11).
Ray menilai Jokowi terlalu banyak mengakomodir kepentingan parpol pengusung. Prasetyo dinilainya terpilih karena ada intervensi dari Ketum NasDem Surya Paloh. Surya Paloh sendiri sudah membantah pemikiran semacam ini.
“Dia seperti bermesraan dan meninggalkan faksi PDIP-PKB. Ke mana? Terlihat ada tensinya Jokowi kuat memilih JK dan NasDem. Artinya kalau sampai masuk di sini, dia tidak punya pegangan lagi. Dia tidak hanya berhadapan pada KMP di DPR, tapi juga internal partai pendukungnya,†ucapnya.
Menurutnya, Jokowi harus membuktikan keputusan yang dibuat pro rakyat dan bekerja untuk rakyat. Jokowi diminta melaksanakan janjinya untuk menumbangkan para mafia migas.
“Kalau begitu, bersama-sama rakyat terus bersama bekerja untuk memberantas mafia perikanan, migas dan mafia-mafia lainnya,†pungkasnya.
DOMINASI PEMERINTAHAN JOKOWI
Perolehan suara Partai NasDem di Pemilu 2014 silam tidaklah signifikan. Namun partai baru ini mendapat tempat strategis di pemerintahan Jokowi-JK.
Partai NasDem adalah partai yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap pencapresan Jokowi-JK. NasDem juga yang pertama kali mendukung gagasan koalisi tanpa syarat yang menjadi cikal bakal Koalisi Indonesia Hebat.
Kala itu Ketua Umum NasDem Surya Paloh seolah menempatkan sebagai King Maker bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di balik sukses Jokowi di Pilpres 2014. Surya Paloh menginstruksikan seluruh jajaran Partai NasDem dan semua sumber daya yang dimilikinya untuk menyukseskan Jokowi-JK.
Setelah Jokowi-JK menang Pilpres, Surya Paloh tak mau buru-buru bicara soal jatah menteri NasDem. Kala itu NasDem pernah sesumbar tak masalah tak mendapatkan menteri di Kabinet Jokowi-JK.
“NasDem itu belakang-belakangan saja (soal jatah menteri),†kata Surya sembari tersenyum usai bertemu Jokowi di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta Selatan.
Namun pada akhirnya Partai NasDem mendapatkan 3 menteri di Kabinet Kerja, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edy Purdjiatno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Tak cukup itu saja, belakangan Presiden Jokowi menunjuk politikus NasDem Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Sehari sebelum pelantikan Prasetyo, Jokowi bertemu dengan Surya Paloh terlebih dahulu. Pertemuan itu tak lain membahas rencana pengangkatan Prasetyo yang masih menjabat anggota DPR menjadi Jaksa Agung.
“Ya diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari NasDem. Independen begitu jadi Jaksa Agung. Kalau tidak bisa melakukan itu dimungkinkan pergantian segera, kata Presiden,†sebagaimana disampaikan Seskab Andi Widjajanto kepada wartawan di Istana Negara.
Tak Ada Dominasi
Namun Ketua DPP NasDem Johnny G Plate membantah penilaian kalau Ketua Umum NasDem Surya Paloh mendominasi kabinet pemerintahan Joko Widodo. Dia menegaskan meski ada komunikasi dengan Presiden Jokowi, tidak ada intervensi dari Surya Paloh soal pejabat di pemerintahan.
(detikcom/f)
