Ahok Tolak Boy Sadikin Jadi Wagub

Jakarta (SIB)- Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menolak mentah-mentah usulan PDIP yang menyodorkan nama Boy Sadikin jadi wagub. Apa respons mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang pertama kali menyebut nama Boy Sadikin sebagai calon wagub?

"Tanya partai saja," elak Tjahjo yang kini duduk sebagai Mendagri di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).

Tjahjo sendiri enggan menjawab pertanyaan soal wagub DKI. Dia berulangkali menyerahkan sepenuhnya urusan ini kepada partai.

Tjahjo baru mau menjawab jika pihaknya belum mendapat satu pun usulan nama dari Ahok. Soal PP dari Perpu itu juga hingga kini masih terus berproses di Kemendagri.

Ahok memang tidak sreg dengan pilihan Boy Sadikin. Bahkan Ahok mendatangi langsung rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnorputri untuk menanyakan kabar tersebut.

Mega saat itu membantah nama Boy Sadikin sudah dicorongkan partainya untuk menemani Ahok. Bahkan Mega mempersilakan Ahok memilih sendiri siapa pendampingnya.

Bambang DH Tersangkut Kasus Gratifikasi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengantongi tiga nama yang akan dia pilih sebagai wakilnya dalam memimpin Ibu Kota. Salah satunya adalah mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono (DH).

Namun, seperti diketahui saat ini Bambang tengah berurusan dengan Kejaksaan karena terseret kasus gratifikasi. Kini kasusnya ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Lalu bagaimana Ahok menyikapi hal ini.

"Ya kan saya cuma bilang, beberapa teman yang saya kenal baik yang menurut saya mampu, termasuk dia (Bambang DH)," kata Ahok di Balai Kota.

Ahok mengatakan, ia masih punya dua calon yang dianggap kompeten untuk mendampinginya. "(Ada) Yani sama Djarot. Tambah si Boy lagi dong, nanti kita lihat saja," tutur Ahok.

Yani atau Sarwo Handayani merupakan mantan Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Sementara Djarot Syaiful Hidayat merupakan mantan Wali Kota Blitar.

Penetapan Bambang DH sebagai tersangka kasus gratifikasi Rp 720 juta dilakukan usai memeriksa 33 pada tahun 2013 lalu. Kasus ini mencuat sejak 2007 dan menyeret sejumlah pejabat teras di Pemkot Surabaya. (detikcom/h)