KY Yakin Seleksi Hakim MK Pilihan Presiden Lebih Transparan dari di MA

Jakarta (SIB)- Hakim Konstitusi pilihan Mahkamah Agung (MA), Suhartoyo, rupanya masih berkutat dengan kasus dugaan pelanggaran kode etik di Komisi Yudisial (KY). Panitia seleksi (Pansel) rekrutmen calon hakim MK bentukan MA pun dipertanyakan kredibilitasnya.
Jika pansel bentukan MA untuk mencari pengganti hakim Ahmad Fadlil Sumadi, pansel yang baru saja ditunjuk Presiden Joko Widodo dibentuk untuk mencari figur pengganti Hamdan Zoelva. Menurut Komisioner KY Imam Anshori Saleh, pansel bentukan presiden Jokowi lebih kompeten dan seleksi akan berlangsung lebih transparan.

"KY yakin akan terjaring calon-calon yang berkualitas dan berintegritas mengingat panelnya terdiri atas tokoh-tokoh yang kompeten dan dilakukan secara transparan," kata Imam dalam pesan singkat yang diterima, Jumat (12/12).

Menurut Imam, anggota panel bersikap terbuka dan menerima masukan dari publik. Seleksi otomatis akan berlangsung ketat. Apalagi yang dicari hanya satu figur.

"Kalau di MA yang nguji hanya satu arah, hakim agung, yang belum tentu paham masalah yang ditangani MK. Selain itu sumbernya dari hakim-hakim juga," tutur Imam.

Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menambahkan, sebaiknya presiden Joko Widodo tak melantik Suhartoyo terlebih dahulu sebagai hakim konstitusi. Alasan penolakan pelantikan Suhartoyo bisa diperkuat jika KY mengirimkan adanya laporan kode etik dan investigas yang telah dilakukan ke istana.

"Hanya cara semacam itu yang bisa dilakukan oleh KY untuk menyelamatkan konstitusi. Dengan demikian Presiden mempunyai argumen hukum yang lebih objektif untuk tidak melantik Suhartoyo," tutur Erwin, Jumat (12/12).( detikcom/d)