Panglima TNI : Ada Hukum Internasional yang Harus Dipatuhi

Jakarta (SIB)- Salah satu hasil dari Tentara Nasional Indonesia  (TNI) menggelar rapat pimpinan (Rapim) 2015, yakni  TNI membuat kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa kementerian dalam rangka membangun sinergitas dan mempercepat pembangunan nasional untuk kesejahteraan Indonesia.
"Itu tekad kami sehingga para menteri yang hadir bisa memberikan penjelasan dari programnya," ujar Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/12).

Moeldoko mengatakan, TNI memiliki struktur dan komando yang kuat, serta memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik. Dengan modal yang dimiliki TNI tersebut, TNI akan bersama-sama pemerintah akan mengakselerasi pembangunan nasional.

Kelak, TNI dan kementerian terkait akan membangun kolaborasi dan sinergitas untuk percepatan pembangunan nasional. "Nanti tinggal kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di 2015," kata Moeldoko.

Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyayangkan instruksinya untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal baru dilaksanakan setelah 3 kali diingatkan. Dari 5 ribuan kapal asing yang mencuri ikan, baru 4 unit yang ditenggelamkan. Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyatakan, penenggelaman kapal butuh proses hukum yang juga memakan waktu.

"Semua lewat proses hukum, jadi kita ikuti proses hukum yang berlaku baru kita eksekusi. Tidak bisa kita bertemu kapal asing yang mencuri ikan langsung kita tembak, nanti dunia internasional marah. Ada hukum internasional yang harus dipatuhi," kata Panglima. (PK/ r)