Mahasiswa Bersatu Agara Unjuk Rasa di DPRK, Mereka Menuntuk Kebijakan Efisiensi Dievaluasi

Kutacane(harianSIB.com)

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Aceh Tenggara, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK setempat, Senin, (24/2/2025) mereka menuntut kebijakan efisiensi anggaran kementerian perlu dievaluasi karena berdampak negatif pada pelayanan publik.

Koordinator aksi, Eko Widiyanto, mengatakan, aksi ini dilakukan karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang menimbulkan berbagai persoalan dan dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, efisiensi anggaran kementerian sangat berdampak negatif pada pelayanan publik.

"Efisiensi anggaran publik seharusnya menjadi langkah strategis dalam menciptakan tata kelola yang baik, namun pemotongan anggaran yang tidak tepat justru menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik," kata Eko dalam orasinya.

Ia juga menjelaskan, program makan bergizi gratis merupakan progam pemerintah pusat dan memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dia menilai, program tersebut kurang tepat dan implementasinya diduga tidak merata sehingga esensi program perlu dikaji ulang.

"Kami menuntut pemerintah untuk evaluasi kebijakan efisiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat serta menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Dalam orasi tersebut pendemo juga menuntut agar diberikan hak-hak dosen yang mangkrak seperti tunjangan kinerja atau Tukin bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik.

Kemudian, menolak penerbitan Izin usaha pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik mencederai independensi perguruan tinggi serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

Serta mewujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat.
Menghapus multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita reformasi Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Semua poin tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat itu, mereka serahkan melalui DPRK Aceh Tenggara.

"Kami sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil akan terus berjuang demi terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat," ungkapnya.

Pantauan harianSIB.com di lapangan, massa Aliansi Mahasiswa Bersatu saat menggelar orasi di depan Gedung DPRK Aceh Tenggara sempat membakar ban bekas, karena tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui demonstran(**).