Kabareskrim Marah, Kadis dan Pengusaha Bermain Kotor di Belakang Pemerintah

Jakarta (SIB)- Kabareskrim Komjem Pol Suhardi Alius mengungkapkan kekesalannya terhadap para pengusaha hutan dan pemerintah daerah. Dengan gaya ceplas ceplos, Suhardi menilai para pengusaha hutan dan para kepala daerah tidak memiliki kepedulian terhadap hutan.

"Banyak sekali pembiaran yang dilakukan para pemerintah daerah dan pengusaha. Mohon maaf nih saya jujur saja. Saya menyelidik untuk tegakkan hukum tetapi tidak ada kerja sama dan dikelola dengan benar," ujar Suhardi dengan nada tinggi di acara Raker bersama Menhut dan Kepala Daerah Riau di Kementerian Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Kamis (8/1).

Suhardi mengutarakan, Kabupaten Kota dalam pengawasan tidak konsisten dalam memberikan izin aja. Selain itu, Kepala dinas dan para perusahaan juga bermain kotor di belakang pemerintah.

"Janganlah bapak menikmati keuntungan tapi tidak menjaga. Terus peran Bupati, kepala daerah juga harus memperdayakan masyarakat dengan benar dalam mengelola hutan," jelas Suhardi.

Suhardi mengatakan, untuk modus operandi polisi melihat banyak sekali. Seperti lahan konflik tertentu dan masyarakat jadinya nanti bisa dikuasai terus kalau sudah kebakaran nanti bisa mendapat izin cepat.

"Masyarakat dan perusahaan untuk kesuburan hutan gambut harus cari dimensi lain untuk suburkan tanah. Kita harus bersinergilah. Mari kita berpikir kalau sadar semua tidak perlu ada penegakan hukum," tutup Suhardi.

 Menhut Ajak Kerjasama
Menteri Kehutanan Siti Nurbaya mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan kepala daerah dan pengusaha hutan. Dalam Raker tersebut Menhut mengajak para pengusaha bekerjasama menanggulangi kebakaran hutan.

"99 persen kebakaran huta terjadi karena manusia. Untuk itu, hari ini kita ingin membicarakan menanggulangi bersama kepala daerah dan pengusaha," terang Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya mengatakan, persoalan kebakaran hutan jadi titik penting citra negara bukan hanya menyusahkan rakyat sendiri tapi juga merusak citra negara. Pemerintah serahkan pengelolaan hutan ke pengusaha dan perkebunan dengan mandat izin.

"Dengan demikian para pengusaha menjaga kpercayaan itu. Mari bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk kita selamatkan," terang siti.

Siti menerangkan, dari 2013-2014 ada 16 permasalahan kebakaran hutan oleh perusahaan di  Aceh, Sumut dan Riau. Pola kerja sama ini harus ditekadkan agar kebakaran lahan dan hutan di tahun 2015 tidak boleh ada lagi.

"Sinergi dari kita semua gimana penerapan ini diselesaikan sebaik-baiknya. Jadi saya kira saya yakin semua pelaku ingin penegakan hukum yang adil. Bahwa pemerintah dan kementrian ingin yang terbaik, mari kerja sama-sama mari selamatkan sumber daya hutan kita," terang Siti. (detikcom/ r)