Rapat Perdana dengan Komisi II, Mendagri Singgung Pilkada dan Desa

Jakarta (SIB)- Komisi II DPR menggelar rapat kerja perdana dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Saat memberikan pemaparan hasil kerjanya selama 2 bulan ini, Tjahjo juga menyinggung tentang Perppu Pilkada dan dana desa.

Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1). Sebanyak 30 orang dari total 57 anggota komisi hadir dalam raker ini.

Di rapat perdana ini, para anggota Komisi II dan jajaran Kemendagri saling memperkenalkan diri. Tjahjo kemudian memaparkan kinerja kementeriannya selama 2 bulan setelah dilantik, salah satunya tentang Pilkada.

"Kemendagri dan KPU sudah berkoordinasi untuk 204 Pilkada sesuai fatwa Komisi II. Perppu-nya ada, tahap awal kami serahkan, itu sepenuhnya di DPR," kata Tjahjo.

Perppu Pilkada memang menjadi fokus Komisi II di masa persidangan yang hanya 28 hari ini. Tjahjo memastikan bahwa jajarannya telah siap menyongsong Pilkada serentak.

"Infrastruktur KPU siap. Provinsi, kabupaten, kota anggarannya 98 persen siap," ucap politikus PDIP ini.

Tjahjo juga menjelaskan tentang masalah nomenklatur dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia menepis anggapan ada perebutan anggaran antara dua kementerian tersebut.

"Tidak benar rebutan dana Kemendagri dengan Kementerian Desa. Dari Kemenkeu ya anggaran turun langsung ke daerah," ucapnya.

Kemendagri juga sudah memetakan daerah yang rawan korupsi. Kategori rawan mulai dari penyusunan anggaran hingga dana hibah dan Bansos.

"Area rawan korupsi ada langkah ke depannya apa," ujar Tjahjo.

Para menteri Kabinet Kerja memang baru memenuhi undangan DPR di masa persidangan ini. Sebelumnya, ada ketegangan antara KMP-KIH di parlemen yang baru dicairkan dengan revisi UU MD3. (detikcom/f)