Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 06 September 2026

Tunjangan Kemahalan Prajurit TNI di Papua dan Maluku 10 Tahun Tak Naik

- Jumat, 16 Januari 2015 13:07 WIB
1.085 view
Jakarta (SIB)- Prajurit TNI di Papua dan Maluku sudah 10 tahun tak pernah mendapatkan kenaikan tunjangan kemahalan. Entah apa alasannya, padahal sudah diajukan ke Kemenhan.

"Di Papua ada tunjangan kemahalan, tapi sejak 10 tahun yang lalu tidak berkembang, tidak berubah," jelas Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Cilangkap, Jaktim, Kamis (15/1).

Moeldoko mengaku sebenarnya soal ini sudah ditanyakan oleh para prajurit saat dia melakukan kunjungan ke Papua.

"Kemarin waktu saya ke Papua, ditanyakan oleh prajurit saya. Panglima, kami sudah 10 tahun tidak berubah tunjangan kemahalan ini. Nah ini yang sedang kami pikirkan untuk dinaikkan," tambah dia.

"Tetapi yang di Maluku, dulu kan menjadi satu dengan yang di Papua ya. Begitu pisah dengan Papua malah tidak dapat tunjangan kemahalan, padahal di sana cukup mahal. Itu sedang kami ajukan juga ke Kemenhan, nanti kita lihat perkembangannya," tambah dia.

Soal Insiden 50-an Prajurit Unjuk Rasa
Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberi penjelasan soal insiden unjuk rasa 50 prajurit TNI di Kodim Puncak Jaya, Papua. Menurut Moeldoko, aksi unjuk rasa itu karena ada salah paham soal tunjangan. Moeldoko menegaskan, tidak ada tunjangan lauk pauk yang disunat.

"Hanya missed menerjemahkan dari teman-teman yang dari luar. Padahal yang saya terima laporannya itu adalah bahwa komandan Kodim justru memberikan kesejahteraannya kepada prajuritnya. Hanya ada yang bertanya, loh berarti selama ini kami dapat dong. Nah akhirnya malah kebalik. Dia Dandim ini berbuat baik, tapi karena kurang komunikasi, dia pikir selama ini harusnya dapat jatah seperti itu kok tidak berikan," jelas Moeldoko.

Unjuk rasa itu terjadi pada Senin (12/1) di Puncak Jaya. Prajurit TNI itu ingin bertemu Pangdam Cendrawasih.

"Padahal yang sesungguhnya, PAM daerah rawan tidak ada. Yang adalah PAM perbatasan, jadi ada uang lauk pauk dan uang insentif itu di pengamanan perbatasan. Sedangkan pengamanan daerah rawan tidak ada," urai dia.

"Sekali lagi itu karena Dandimnya ingin berbuat baik kepada prajuritnya tapi kurang komunikasi yang pas akhirnya prajurit itu jadi bertanya-tanya loh selama ini kita kok nggak dibagi, gitu, jadi missednya di situ," jelas Moeldoko. (detikcom/f)
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru