DPR dan DPD Dukung Terobosan Kemenpan dan RB

Jakarta (SIB)- Komisi II DPR berserta Komite I dan III DPD mendukung terobosan-terobosan birokrasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemenpan RB pun didorong untu melakukan terobosan yang sudah dibuat secara konsisten selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal itu disepakati antara Kementerian PANRB bersama Komisi II DPR dan Komite I dan Komite III DPD di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1).

"Komisi II menerima, memahami dan mendukung rencana stragetis Kemenpan dan RB tahun 2015-2019 agar dapat menjaga program kerja berjalan pada jalurnya. Oleh karena itu, Komisi II dan pemerintah bersepakat untuk tetap menjalankan komunikasi yang baik," kata Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Rame Kamaruzama.

Komisi II juga mendorong agar revolusi mental birokrasi dilaksanakan secara struktural dan kultural. Oleh karena itu, Kemenpan dan RB diharapkan mampu menjadi motor terlaksananya revolusi mental di kalangan birokrasi khususnya dari pejabat tinggi.

"Komisi II mendukung penuh upaya reformasi manajemen ASN yang dilakukan Kemenpan dan RB, serta mendorong Kemenpan dan RB untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden dan dikomunikasikan dengan Komisi II," kata Rambe.

Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Komite I dan Komite III DPD,  DPD mengapresiasi upaya Pemerintah dalam hal ini Menpan RB untuk melakukan penanganan khusus terkait masalah tenaga honorer hingga selesai.

Dalam kesimpulannya, Komite juga mendukung upaya Menpan RB untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS, baik di Pusat maupun di daerah. Komite berharap agar Kemenpan RB dapat memformulasikan tenaga honorer yang tidak lulus kriteria CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai dengan kebijakan khusus dan perundang undangan yang berlaku.

"Kemenpan RB akan melakukan formulasi penerimaan CPNS dengan memberikan afirmasi kemudahan seleksi dengan memberikan prosentase lebih besar kepada putera daerah," kata Ketua Komite III DPD, Hardi Selamat Hood.

Komite berharap agar Kemenpan RB dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan DPD RI dalam setiap program yang akan dilakukan di daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi.

"Komite I dan Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, " kata Selamat.

Sementara itu, Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap dukungan seluruh Komite di DPD RI. Dia pun berharap agar seluruh dukungan tersebut bisa diimplementasikan dalam program-program yang sudah dibuat oleh pemerintahan.

 "Tujuan kami membuat program-program ini yaitu untuk mempersiapkan birokrat-birokrat handal yang mampu menjawab tantangan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh rakyat Indonesia. Sehingga dengan begitu maka kalangan internasional akan melihat jika aparatur sipil kita mampu bersaing dan berkompetisi dalam era globalisasi ini," kata Yuddy.

Dia berharap pada tahun 2019 seluruh  aparatur sipil negara merupakan pegawai yang sudah sesuai dengan proses seleksi yang begitu ketat. "Kami ingin agar aparatur kita mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelas dunia," kata Yuddy. (SP/i)