Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron

Bogor (SIB)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota di Istana Bogor. Presiden meminta kepala daerah untuk menyinkronkan pembangunan pusat dan daerah.

"Rapat koordinasi ini diperlukan, terutama dalam menyamakan visi, gagasan besar, hingga rencana besar. Konsolidasi ini betul-betul terus akan kita lakukan agar pelaksanaan pembangunan di lapangan tidak ada hambatan," jelas Presiden saat membuka rakor, di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/1).

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional yang membahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pada 18 Desember 2014 lalu.

Adapun maksud diselenggarakannya rakor ini adalah membahas agenda prioritas pemerintah dan pembangunan yang mencakup kedaulatan pangan, infrastruktur, potensi kelautan, sumber daya alam, energi, kendala dalam perizinan, pelayanan, tumpang tindih peraturan, hingga persoalan ego sektoral. Rakor ini dilakukan dalam lima tahap.

Tahap pertama hingga keempat diikuti seluruh bupati dan tahap kelima dikhususkan bagi wali kota seluruh Indonesia. Untuk tahap pertama dan kedua, rakor dilaksanakan pada 22 hingga 23 Januari 2015 di Istana Bogor.

Pelaksanaan rakor melibatkan peran dan kerja sama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam kesempatan itu, Presiden juga meminta para bupati untuk menekan angka inflasi di daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya bila diikuti dengan inflasi yang tinggi. Guna menekan inflasi itu, Presiden membentuk tim pengendalian inflasi daerah.

"Jadi, betapa pentingnya menekan inflasi di daerah," kata Presiden. Rakor antara Presiden dengan para bupati se-Indonesia ini juga membahas masalah pelayanan publik, terutama perizinan agar bisa mempercepat proses investasi di daerah. Presiden mengingatkan kepada para bupati mengenai penyerapan anggaran.

"Kami akan pantau penyerapan mulai dari per hari, per minggu, hingga per bulan. Kami akan terus ikuti jangan sampai kurang dari target," ujarnya.

Intervensi terhadap daerah ini seiring target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang mencapai 5,8 persen. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,1 persen.

Presiden mengatakan target tahun ini masih realistis walaupun sebagian besar negaranegara di Asia menurunkan target. "Tiongkok, India, semua mengurangi. Kita malah nambah," ujarnya.

UU Pilkada
Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menambahkan dalam rakor juga dibahas implementasi dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pilkada langsung yang telah disahkan menjadi undang-undang. Tahun ini akan dilaksanakan 204 pilkada langsung, yang terdiri dari delapan pilkada provinsi dan 196 pilkada kabupaten/kota.

"Pelaksanaan pilkada langsung akan dibahas teknis-teknisnya. Ditargetkan 17 Februari telah selesai, termasuk persiapan seluruh KPUD," jelas Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, pemerintah pusat juga mengembalikan 106 peraturan daerah bermasalah ke provinsi dan kabupaten/kota untuk diperbaiki, termasuk mengeluarkan satu peraturan pemerintah dan satu peraturan Menteri Dalam Negeri. (KJ/ r)