PPP Kubu Romi Temui Ketua KPU, Minta Diakui Kepengurusannya

Jakarta (SIB)- PPP kubu Ketua Umum Romahurmuziy (Romi) bertandang ke KPU untuk diakui kepengurusannya. Hal ini menyongsong Pilkada serentak tahun ini.

Romi datang beserta politisi PPP lainnya sekitar pukul 14.30 WIB ke Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (27/1).

Pemerintah melalui Kemenkum HAM telah mengakui PPP Romi merupakan kubu yang sah. Atas dasar inilah, Romi ke KPU.

"Saat ini PPP yang dipimpin oleh Romi ini berprinsip kepada KPU yang berpedoman secara hukum atas surat keputusan yang diterbitkan secara legal oleh negara," ujar Romi sebelum pertemuan.

Menurut Romi, dalam pertemuan ini dirinya akan mempertegas keabsahan kubunya. Tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

"Yang perlu kita tegaskan dalam pertemuan ini agar tidak terjadi simpang siur informasi," tutur Romi yang langsung ditemui Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Pertemuan berlangsung secara tertutup.

Kubu Romi memang telah disahkan Yasonna lewat SK Kemenkum HAM?. Namun saat ini kubu Romi memang sedang berperkara dengan kubu Ketum Djan Faridz di pengadilan.

PPP Romi siap menghadapi Pilkada dengan mencanangkan target raihan 51 kursi kepala daerah. Kepengurusan di daerah dijamin Romi tak terkena dampak dualisme, karena Romi menyatakan sudah melokalisir konflik hanya di tingkat DPP saja. Kubu Romi telah melakukan koordinasi ke pengurus daerah untuk persiapan Pilkada.

KPU: Kami Netral
PPP kubu Ketua Umum Romahurmuziy (Romi) datang ke KPU meminta diakui kepengurusannya mengingat Pilkada akan digelar serentak tahun ini. KPU memastikan dirinya akan netral dalam memutuskan persoalan ini.

"Kami sikap netral tidak memihak dan kami berharap konflik internal ini bisa segera selesai dan ada kejelasannya," kata Ketua KPU Husni Kamil Malik di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (27/1).

Memang belum ada jawaban tegas dari KPU terkait permintaan PPP ini. Namun dia berharap Pilkada tahun ini tidak ada lagi permasalahan internal dari Parpol.
"Apalagi sekarang cuma ada 12 partai, kami harap tidak ada satu pun yang bermasalah," lanjutnya. (detikcom/d)