Polemik KPK vs Polri, Momentum Presiden Bersihkan Oknum Aparatur Negara

Jakarta (SIB)- Koordinator Nasional Jaringan Duta Joko Widodo, Joanes Joko menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam tiga bulan kepemimpinannya telah memulai program dan langkah dalam reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. "Hal ini merupakan bukti nyata dari semangat Nawacita yang merupakan Visi, Misi, dan Program aksi yang telah dijanjikan pada Pilpres 2014," katanya, di Jakarta, Senin (26/1).

Namun, terang Joanes, tampaknya bukan hal yang mudah bagi presiden untuk mewujudkannya. Kemelut KPK Vs Polri, katanya, merupakan indikasi adanya gerakan sistematis yang sengaja diciptakan oleh pihak-pihak yang ingin menghambat kerja dan Program Presiden Jokowi. "Mereka utamanya adalah para oknum politisi, pengusaha dan birokrat bermasalah," ucapnya.

Jaringan Duta Joko Widodo, yang merupakan organ jaringan nasional pendukung Joko Widodo saat Pilpres 2014 menyatakan, Nawacita lahir dari suara dan aspirasi rakyat. "Rakyat yang ingin penegak hukumnya bersih, melayani, tidak korupsi, tidak merekayasa kasus, tidak sewenang-wenang untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu," katanya.

Selain itu, lanjutnya, semua pihak hendaknya memahami dan tahu diri untuk tidak memaksakan kepentingan partai dan golongannya. Karena sejatinya kepentingan partai dan golongan selesai ketika berhadapan dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

"Untuk itu, jangan ganggu presiden, beri kesempatan Presiden Joko Widodo memilih dan memutuskan sesuai aspirasi dan suara rakyat. Kami mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang hanya taat pada konstitusi dan kehendak rakyat," katanya.

Dia menmbahkan, polemik KPK Vs Polri ini merupakan momentum Presiden Jokowi untuk melakukan pembersihan dan pembenahan terhadap kedua institusi dari oknum-oknum bermasalah. "KPK dan Polri merupakan tiang utama institusi penegakan hukum, maka tidak pada tempatnya bila permasalahan oknum-oknum justru malah menarik kedua institusi tersebut dalam polemik yang berkepanjangan," katanya.

Joanes menerangkan, keterlibatan Duta Joko Widodo dan jaringan masyarakat sipil lainnya merupakan bentuk ketegasan sikap Presiden Joko Widodo. "Kami sebagai pendukungnya dalam pemberantasan korupsi. Namun sangat disayangkan pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edi sebagai pembantu presiden yang justru tidak memahami semangat Nawacita. Untuk itu kami mendukung presiden untuk mempertimbangkan pergantian para aparatur negara dan pembantu-pembantu presiden yang tidak memahami semangat Nawacita dan Trisakti," katanya. (SP/q)