Pimpinan DPR Setuju Perubahan UU MD3 Soal Anggota Pembolos

Jakarta  (SIB)- BK DPR RI mengusulkan agar UU MD3 yang mengatur soal kehadiran direvisi menjadi maksimal absen 25 persen. Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung setuju terhadap usulan tersebut.

"Sebagai salah satu pimpinan maka yang harus dilakukan supaya ini tidak terjadi di kemudian hari UU MD3-nya harus dirubah, terutama yang berkaitan dengaan kedisiplinan anggota.

Pimpinan DPR hanya bisa menggunaakan alat kelengkapaan dewan dalam hal ini BK untuk itu (menindak ketidakhadiran anggota), maka salah satu jalan keluar adalah merevisi UU MD3," ujar Pramono Anung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/02).

BK Harus diberikan kewenangan yang lebih besar agar lebih independen dan bisa melakukaan penindakan kepada anggota. Sebab menurut Pramono selama kewenangaan BK seperti sekarang saya juga tidak melihat bahwa kemudian BK itu punya keeberaniaan untuk menertibkan anggotanya.

"Terutama kedisiplinan anggota. Dalam UU MD3 kemarin terus terang banyak kelemahan, semuanya juga dikembalikan kepada fraksi, semua fraksi saya harus jujur melakukan perlindungan (kepada) anggotanya.

Tidak ada satu fraksi pun yang membiarkan anggotanya untuk tidak dilindungi," ungkap Pramono. Pramono memandang aturan kehadiran yang ada sekarang ini banyak memiliki celah. Anggota hanya ditindak bila 6 kali berturut-turut tidak hadir sidang.

Usai Reses DPR Akan Bahas 
 Menyikapi kedisiplinan dan efektifitas kinerja DPR akhirnya UU MD3 akan direvisi. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa pansus untuk itu telah dibentuk.

"Untuk ketua pansusnya itu ada Benny K Harman. Wakil ketua ada Nurul Arifin, Fahri Hamzah, dan Ahmad Yani. Tadi pembentukan ini agak alot, tapi akhirnya diputuskan ini.

Nantinya Nurul Arifin yang akan jadi ketua panjanya," tutur Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/02).
Pembahasan mengenai MD3 dinilai sangat penting. Oleh karenanya akan segera dibahas setelah masa reses.

"Tadi juga ada banyak usulan mengenai MD3 ini nantinya. Di antaranya mengenai kepemimpinan apakah kolektif kolegial seperti sekarang atau dibagi menjadi tiga antara kesekjenan, legislasi, dan anggaran. Tapi itu baru usulan," tutur Priyo.(Dtc/w)