Jokowi Perlu Dikasih Jamu Melawan Lupa

Jakarta (SIB)- Peringatan Hari Kartini pada 21 April diwarnai kekecewaan kaum perempuan kepada pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, agenda Nawa Cita yang dijanjikan Jokowi melindungi warganya belum dilaksanakan.

Direktur Migran Care, Anis Hidayah menyatakan, Nawa Cita pertama, Jokowi berjanji akan melindungi PRT dan buruh migran tapi buktinya belum ada,” katanya dalam jumpa pers Gerakan Perempuan Tagih Nawa Cita di Jakarta, Selasa (21/4).

Dia menyebutkan, Jokowi kian menjauh dari Nawa Cita. “Pada 13 Februari lalu, Jokowi bilang akan menghentikan penempatan PRT ke luar negeri, ini jelas kontradiktif dengan Nawa Cita dan konstitusi, bukannya malah melindungi PRT tapi baru-baru ini dua PRT Indonesia dieksekusi di Arab Saudi tanpa pemberitahuan oleh pemerintah setempat,” ujarnya.

Dari sisi legislasi, Jokowi dinilai tidak mampu berbuat banyak. RUU PRT tidak masuk ke dalam Prolegnas 2015, sementara pemerintah juga tidak kunjung meratifikasi Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT. “Kami minta langkah tegas, saat ini 278 TKI terancam huk mati, 58 di antaranya sudah memiliki vonis tetap, jangan cuma disurati, itu terlalu romantis untuk hubungan diplomatik,” tekannya.

Anis melihat, saat ini pemerintah Indonesia tersandera oleh sikapnya sendiri. “Saat pemerintah Indonesia meminta Arab Saudi dan Malaysia memberi hari libur bagi PRT Indonesia, Indonesia diingatkan balik bahwa tidak punya regulasi tentang PRT,” ungkapnya.

Akibatnya, PRT Indonesia tetap terbelenggu diskriminasi dan ketidakadilan. “Jokowi ini perlu dikasih jamu melawan lupa,” sindirnya. Di hari buruh 1 Mei nanti, Anis akan membuat surat terbuka pada Jokowi untuk menangani serius masalah PRT. “83 persen buruh migran Indonesia adalah PRT, buruh migran Filipina kebanyakan juga PRT tadi pemerintah mereka bisa memberikan perlindungan,” tandasnya.

Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraeni mengatakan, di Hari Kartini ini pihaknya menagih komitmen Jokowi melindungi PRT dan buruh migran.

“Kami sudah bertemu Jokowi saat masih kampanye, kami dijanjikan kerja layak, upah layak dan hidup layak, tapi kenyataannya 7 bulan memerintah Jokowi sama sekali tidak mengarah pada komitmennya itu,” keluhnya.

Lita mengecam, bukannya membuat RUU PRT, pemerintah Jokowi malah ingin menghentikan pengiriman PRT ke luar negeri karena pekerjaan tersebut dianggap tidak bermartabat. “Ini sudah diskriminatif karena membatasi hak bekerja warga negara, harusnya pemerintah memperbaiki perlindungan kerja dan upah layak,” katanya. (RM/d)