TKI di Korsel: Indonesia Katanya Kaya, Kenapa Kita Harus Kerja di Luar?

Gyeonggi (SIB)- Kepala BNP2TKI Nusron Wahid berdiskusi dengan puluhan TKI di Ansan, Korea Selatan. Salah satu TKI ada yang bertanya kenapa pemerintah tetap mengizinkan warga Indonesia menjadi TKI di luar negeri.

"Pemerintah selalu bilang Indonesia adalah negara kaya, tapi kenapa masih mengirimkan TKI ke luar negeri?" tanya TKI tersebut, di suatu gedung kawasan Ansan, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan, Sabtu (18/7).

Nusron menjelaskan saat ini angkatan kerja di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Hampir separuh angkatan kerja baru menganggur setiap tahunnya.

"Pertumbuhan ekonomi kita baru sekitar 5 persen. Pembangunannya belum benar-benar bagus. Kalau di Indonesia belum ada kemakmuran ya nggak akan bisa," jelas Nusron.

"Saya nggak tahu sampai kapan (mengirim TKI ke luar). Kalau pertumbuhan ekonomi tidak sampai 10 persen, berat," lanjutnya.

Menurut Nusron, langkah pemerintah saat ini sudah bagus untuk menyetop BBM bersubsidi. Di mana dana subsidi tersebut bisa dialihkan untuk proyek pembangunan insfrastruktur, membuat jalan misalnya.

"Industri muncul kalau akses jalannya sudah bagus. Investor kemudian akan datang ke Indonesia dan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Minta Jaminan Kerja Saat Pulang
Ribuan TKI di Korea Selatan enggan pulang ke tanah air meski kontrak kerja mereka sudah habis. Mereka takut di Indonesia tak tersedia lapangan pekerjaan untuk mereka menyambung hidup.

Mereka biasanya menghindari operasi keimigrasian dengan berpindah-pindah tempat kerja. Menurut Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, keberadaan TKI overstay menghambat peluang WNI lain yang ingin mencari rezeki di Korea Selatan.

"Kalau yang ngerem (tinggal) di sini itu akan menghambat teman-teman yang akan ke sini. Kuota kita cuma 40.000, kalau nggak pulang-pulang kasian yang lain dong," ujar Nusron.

"Saya tahu sebabnya karena di sini ada jaminan pendapatan, kalau pulang nggak ada. Solusinya memang bagaimana pemerintah memberikan pendapatan pengganti bagi yang mau pulang," terangnya.

Nusron menjelaskan selama ini BNP2TKI telah menawarkan beberapa jalan keluar bagi para overstayer. Di antaranya yaitu memberikan paket-paket pelatihan hingga pinjaman lunak tanpa agunan.

"Pemerintah sudah memberikan paket-paket pelatihan dan pinjaman lunak bagi overstayer yang mau pulang. Pinjaman maksimal Rp 500 juta, tanpa agunan," jelas Nusron.

"Syaratnya, Anda harus jelaskan pekerjaan apa yang mau Anda lakukan dengan uang itu. Pinjaman ini berlaku untuk TKI G to G atau swasta. Daftarnya ke BNP2TKI, bagian Direktorat Pemberdayaan," lanjutnya.

Tidak hanya itu, Nusron menambahkan, pemerintah juga akan membantu mencarikan calon pembeli bagi TKI yang membuka usaha. "Kalau nggak laku gimana? Tenang saja, pemerintah akan membantu mencarikan siapa yang akan membeli," terangnya. (dtc/c)