Pemprov DKI bakal Gandeng Pihak Swasta Atasi Macet di Jakarta

Jakarta (SIB)- Pemprov DKI Jakarta terus berupaya mencari solusi menuntaskan masalah kemacetan kotanya. Selain penyediaan angkutan umum yang memadai, kali ini pelibatan swasta untuk mengurai kepadatan lalu lintas tengah dikaji.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta, Saefullah, yang mengaku telah didatangi pihak swasta untuk membantu menangani kepadatan kendaraan di beberapa titik. "Waktu itu ada pihak swasta datang ke saya, mau bantu kita tempatkan petugas di titik kemacetan. Namanya Pandu Jalan. Kita mau Dishub kasih saja kesempatan ke mereka. Karena kita ga keluar biaya apa-apa," kata Saefullah, kemarin.

Menurut Saefullah, petugas Pandu Jalan yang belakangan diketahui berasal dari masyarakat sipil profesional itu bisa ditempatkan di sejumlah titik kemacetan seperti depan Terminal Pulo Gadung, Perempatan Cempaka Mas, Perintis Kemerdekaan, Kwitang dan Balaikota.

Karenanya mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut mengaku telah meminta Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI agar memberikan kesempatan kepada petugas Pandu Jalan yang ingin membantu menyelesaikan masalah kemacetan di Ibukota. "Coba dikasih kesempatan saja. Bila mereka mau menggandeng Corporate Social Responsibility (CSR) dari mana, itu urusan mereka," terangnya.

Iapun juga mengimbau kepada jajaran Dishubtrans agar mencoba segera menguji coba  petugas Pandu Jalan tersebut di satu jalur protokol di Jakarta. Lewat cara demikian, nantinya bisa diketahui seberapa efektifnya tugas dan kinerja mereka di lapangan dalam mengurai kemacetan. "Ini perlu dicoba, kasih saja mereka atur lalu lintas di satu jalur, supaya kelihatan apakah mereka bisa urai kemacetan," tuturnya.

Saefullah mengatakan, petugas Pandu Jalan ini dapat menjadi alternatif apabila tidak ada petugas polisi dan personel Dishubtrans di titik kemacetan. Karena itu peran serta mereka perlu mendapatkan dukungan dari kepolisian maupun Pemprov DKI. "Intinya Pandu Jalan ini mesti diberdayakan, karena mereka dapat membantu tugas polisi dan Dishub di lapangan,"  tandasnya.

Kepala Dishubtrans DKI Jakarta, Andriyansyah, tidak menampik jika keterbatasan personel menjadi salah satu kendala pihaknya mengurai kepadatan kendaraan.  "Secara simultan sebanyak 658 personel diturunkan untuk mengatur lalu lintas yang memang menjadi simpul kemacetan. Memang jumlah ini jauh dari memadai," ucap Andriyansah.

Karenanya iapun berencana berkoordinasi dengan Satpol PP DKI untuk meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut membantu pihaknya. "Kami tengah mengajukan penambahan personel kami di lapangan dari Satpol PP DKI," tukas mantan Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Timur ini.

Terkait adanya pihak swasta yang ingin berkontribusi atasi kepadatan kendaraan, Andriyansyah akan menindaklanjutinya. Mengingat dalam pelaksanaan dibutuhkan sebuah koordinasi yang tepat, sehingga dapat berjalan maksimal. (PK/d)