Gubernur DKI Ahok akan Memberi Uang Saku dan Uang Makan TNI-Polri

Jakarta (SIB)- Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan memberi uang saku senilai Rp 250 ribu dan uang makan sebesar Rp 38 ribu untuk TNI Polri. Dana tersebut berasal dari APBD DKI.

"APBD itu ada pos bantuan sosial. Mereka ngajuin program, kita teliti, harganya berapa kita koreksi. Misalnya mau minta beli motor, kita cek harga motornya berapa. Begitu dapat harga motornya kita tanya kamu mau pengadaan sendiri atau kita ngadain dengan harga yang kita tentuin," ujar Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/7).

"Jadi enggak bisa kita mau kasih duit gelondongan, harus ngajuin mau beli motor berapa, harga berapa terus mereknya apa lalu kita cocokkan di SKPD terkait," lanjutnya.

Ahok mencontohkan, alat-alat penanganan huru-hara untuk pengadaannya dia nanti bisa mengecek ke harga dan sebagainya melalui Satpol PP. Jika anggota TNI Polri dalam pengadaan alat tersebut dengan pembelian sendiri, maka Pemprov bisa memberi jumlah dananya sesuai dengan harga satuan per alat.

"Misalkan buat alat-alat buat (anti) huru-hara itu, yang ngecek siapa Satpol PP. Terus kita tanya dia mau terima barang apa beli sendiri, kalau mau beli sendiri ya sudah kita kasih duit seharga nilai dan jumlah itu," terang Ahok.

Mengenai besaran uang saku dan uang makan, Ahok akan memberinya per hari. Tentu saja setelah melakukan kegiatan membantu Pemprov.
"Itu per hari. Kalau kita minta pasukan datang kan dikasih uang honor, nah honor itu ditetapkan Rp 250 ribu per hari. Uang makannya Rp 38 ribu per hari," lanjutnya.

Namun dia mendorong agar TNI Polri aktif memiliki rekening Bank DKI. Hal ini dimaksud agar dapat mentransfer uang tersebut dengan lebih mudah.
"Saya lagi dorong TNI Polri yang mau kerjasama kita dia mesti punya rekening Bank DKI biar kita transfer langsung. Rekening Bank DKI itu kelebihannya ATM-nya yang combo dia bisa naik bus gratis. Jadi bisa menjadi e-ticket naik Transjakarta, walaupun enggak dipotong tapi saya pengen tahu siapa yang naik bus. Terus mesti pakai seragam, kalau nggak nanti takut nakal terus dipinjamin," tutup Ahok.

TNI: Sangat Wajar
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memberi uang saku dan uang makan kepada personel TNI Polri yang terlibat membantu kegiatan Pemprov DKI Jakarta. Apa respons Tentara Nasional Indonesia (TNI)?

"Kalau Pak Gubernur mau memberi uang makan, uang saku, wajar saja. Sangat wajar," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen M Fuad Basya saat dihubungi, Senin (27/7).

Dijelaskan Fuad, TNI sebagai alat pertahanan negara mempunyai tugas pokok selain perang. Salah satunya yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah.

Selama ini, lanjut Fuad, TNI selalu aktif membantu berbagai kegiatan dan pembangunan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya misalnya, turut membersihkan sungai-sungai.

"Tugas TNI itu salah satunya ya membantu pemerintah daerah yang sifatnya percepatan pembangunan. Kalau TNI enggak membantu, ya salah kita namanya.

Bantuan itu, lanjut Fuad, diharapkan dapat meringankan beban anggota TNI terutama dalam mengurangi biaya transportasi dan uang makan sehari-hari.
Syarat TNI-Polri Gratis Naik TransJ

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berencana menggratiskan ongkos TransJ bagi anggota TNI dan Polri aktif. Syaratnya dengan punya rekening di Bank DKI dan memakai seragam.

"(Gratis naik TransJ) kalau pakai seragam, kita minta buka rekening Bank DKI," ucap Ahok usai mengantar Presiden Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (28/7).

Rekening di Bank DKI itu terkait keinginan Ahok lainnya yakni untuk memberikan uang saku senilai Rp 250 ribu dan uang makan sebesar Rp 38 ribu per hari setelah anggota TNI dan Polri melakukan kegiatan membantu Pemprov. Rekening itu digunakan untuk mentransfer uang tersebut agar lebih mudah.

"Karena nanti kalau kita bayar uang makan, untuk harian itu lewat bank, kalau pakai Bank DKI mereka bisa pakai (kartunya untuk) di-tap, begitu di-tap (masuk Halte TransJ) tidak dikenakan potongan duit," ucapnya.

Sementara soal seragam, Ahok mengatakan hal itu agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

"Kalau dia nggak pakai seragam takut dimanfaatkan orang lain. (Jadi syaratnya) dia pakai seragam dan ATM Bank DKI," jelasnya.

Namun belum dipastikan kapan rencana ini akan direalisasikan. (detikcom/q)