Menteri Kemaritiman Harus Fokus Memajukan Kawasan Timur Indonesia

Maluku (SIB)- Perombakan Kabinet Kerja di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo diapresiasi sejumlah kalangan sebagai bentuk pengakuan atas kelemahan yang selama ini di dalam jajaran menteri kabinet dan keinginan untuk mengubah kondisi Indonesia lebih baik lagi. Harapan terutama ditujukan kepada Menko Kemaritiman Rizal Ramli yang ditugaskan Presiden mengoordinasikan bidang kemaritiman, perhubungan, ESDM, dan pariwisata.

" Sesuai komitmen Presiden untuk memajukan bidang kemaritiman, maka wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya Maluku, Papua, dan NTT harus jadi perhatian Menko Rizal Ramli," ujar pendiri dan Direktur Archipelago Solidarity (Arso) Founda t i on , Engelina Pattiasina, Kamis (13/8). Menurut dia, Maluku, NTT, dan Papua langsung berbatasan dengan Australia sehingga infrastruktur dan pelabuhan di wilayah itu harus dibangun dan diperbesar agar tumbuh zona zona ekonomi baru (free trade zone). Di samping itu, Enggelina melihat aspek lain yakni perhatian dunia khususnya pergeseran ekonomi yang lebih ke Pasifik Selatan yang akan akan sumber Migas dan ikan yang luar biasa."Di Maluku saja ada 25 Blok Migas dan 15 diantaranya sudah digarap investor asing. Ini harus berimplikasi positif bagi kemajuan Maluku dan kesejahteraan orangMaluku," kata puteri Maluku yang sangat peduli pada daerahnya ini.

Engglina yang mantan anggota DPR dari FPDI-P ini mengungkapkan, sejumlah tokoh Maluku menuntut diberikannya hak otonomi khusus (Otsus) Kelautan pada Maluku dengan kewenangan pengelolaan laut mengingat lebih 90% wilayah Maluku adalah lautan. Dan di laut Maluku itu terkandung kekayaan yang luar biasa besar baik Migas maupun ikan. "Namun hingga kini Provinsi Maluku malah termiskin keempa t di Indonesia, karena dasar pemberian APBD adalah luas daratan dan penduduk. Ini sangat tidak adil." Tambah Engglina.

 Jadi, sebagai orang Maluku dan kini terus berupa untuk membangkitkan semangat kemajuan dan kehebatan Maluku, Enggelina mengingatkan bahwa Maluku dan juga NTT serta Papua, harus dientaskan dari kemiskinan dengan memberikan kewenangan pengelolaan laut.

Mengapresiasi
Di Kota Medan, Sumatera Utara, Forum Suara Rakyat Indonesia mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengganti Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno. "Kami mengharapkan, Luhut Panjaitan sebagai pengganti Tedjo dapat membawa perubahan, dan tidak memperkeruh suasana, utamanya keamanan," ujar Ketua Forum Suara Rakyat Indonesia, Gandi Parapat, Kamis. (SP/y)