Jokowi Minta "Proyek DPR" Dikaji Ulang

JAKARTA (SIB)- Kegagalan DPR meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menandatangani prasasti tujuh megaproyek pembangunan fasilitas fisik DPR adalah pukulan telak bagi DPR. DPR gagal "menjebak" mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dan meraih dukungan positif dari masyarakat.

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Jakarta, Kamis (20/8) mengatakan, tidak mungkin Presiden Jokowi mau menandatangani prasasti, perencanaannya belum jelas. "Jadi, jangan-jangan mau kasih "jebakan batman" ke negara. Jangan-jangan ini hanya mainan para mafia," kata Ruhut Sitompul.
 
Ia menyatakan, ada sejumlah proyek yang memang diperlukan oleh DPR, tetapi tidak bisa menggabungkannya dengan sejumlah proyek lain yang tidak jelas peruntukannya nanti. Ruang kerja anggota DPR saat ini, diakui Ruhut, perlu ditambah karena terlalu sempit. "Liatin ruangan kami kalau dijejelin tujuh orang kayak kandang burung," ujarnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan alasan DPR untuk memuluskan tujuh megaproyek tersebut mengada-ada. Alasan keperluan mendesak malah membuat masyarakat makin curiga. Ia menduga ada agenda tersembunyi untuk "menjebak" Presiden Jokowi dari permainan mafia anggaran di DPR dalam rencana tersebut.

"Bukan tidak mungkin sudah ada komitmen-komitmen dengan pihak lain dengan DPR, yang tak bisa diundur-undur lagi karena sudah melibatkan transaksi-transaksi lain," ucapnya. Argumentasi agar gedung DPR yang baru nanti bisa menjadi ikon nasional sangat menyesatkan. DPR masih terperangkap pada pola pikir yang mementingkan penampilan fisik daripada kerja sesungguhnya.

Lucius menilai, rekomendasi Tim Implementasi Reformasi Parlemen yang hanya berupa pembangunan gedung sangat aneh dan patut disayangkan. Tim tersebut gagal menjawab apa sesungguhnya masalah di DPR. Permintaan pembangunan gedung melengkapi usulan aneh DPR sebelumnya, soal dana aspirasi Rp 20 miliar per anggota per tahun.

KAJI ULANG

Presiden Jokowi meminta sejumlah kementerian untuk mengkaji sejumlah pembangunan fasilitas fisik di kompleks DPR. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Istana Kepresidenan, Kamis mengatakan, ruang anggaran yang ada saat ini tidak terlalu fleksibel untuk pembangunan fisik, seperti fasilitas di DPR.

"Nah, jadi posisi terakhir oleh presiden adalah minta dikaji kembali dan beliau minta dilaporkan segera. Dengan demikian, secara resmi itulah yang menjadi sikap resmi presiden sampai hari ini," kata Pramono Anung.

Politikus PDIP tersebut menjelaskan, surat kepada badan anggaran (Banggar) DPR terkait proyek-proyek tersebut biasanya berasal dari Kementerian Keuangan dan setelah melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi terlebih dahulu. Namun, ia mengaku tidak tahu apakah benar ada surat dari Kementerian Keuangan untuk Banggar DPR soal tujuh megaproyek tersebut. "Terus terang saya tidak tahu," ujarnya.

Mantan Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, mengatakan pembangunan tujuh megaproyek di DPR tidak masuk dalam perencanaan pemerintah. Karena itu, ia menyambut baik keputusan Presiden Jokowi yang meminta mengkaji kembali rencana DPR. "Kita dalam membuat kegiatan itu, kalau mau launching, sesuatu yang sudah jelas, setelah dikaji, setelah ketemu prioritasnya. Memang nggak ada di rencana itu," ujar Andrinof.

Keputusan pemerintah diapresiasi Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, karena harusnya proyek tersebut sudah dirinci dari sejak awal. "Kepastian finalnya Badan Urusan Rumah Tangga DPR bersama pemerintah, dan apabila pemerintah meminta untuk mengkaji kembali, kami setuju," kata politikus PAN tersebut.

Namun ia mengingatkan, permintaan mengkaji kembali tidak sama dengan membatalkan proyek tersebut. Bagaimanapun tujuan BURT DPR adalah mengembangkan dan memajukan lembaga DPR. "Ini harus mendetail, jadi kita tak boleh berandai-andai, badan anggaran bersama pemerintah belum pada posisi membahas itu," katanya.

Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon, meminta DPR dan pemerintah menjalin komunikasi secara intensif. Ia yakin komunikasi yang baik akan membuat keinginan DPR dan pemerintah berjalan dengan baik. Pihaknya akan mendukung pembangunan fisik di DPR tersebut jika sesuai dengan prosedur yang tepat.

Tujuh megaproyek DPR yang diperkirakan menelan anggaran Rp 1,6 triliun itu antara lain pembangunan museum, perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke gedung DPR, visitor center, ruangan pusat kajian legislasi, gedung anggota DPR dan staf ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. (SH/c)