Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 13 September 2026

Anggota DPR Soroti Maraknya TKA

- Selasa, 25 Agustus 2015 13:14 WIB
135 view
Anggota DPR Soroti Maraknya TKA
Jakarta (SIB)- Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati menyoroti semakin maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya yang berasal dari Tiongkok.

Okky di Jakarta, Senin mengemukakan maraknya TKA khususnya yang berasal dari Tiongkok telah menjadi perbincangan hangat masyarakat.

"Maraknya TKA asal Tiongkok di Indonesia merupakan dampak dari pemberlakuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 sebagai revisi atas Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 yang mewajibkan TKA wajib menggunakan Bahasa Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, tidak aneh bila para TKA yang belakangan marak di Indonesia sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia.

"Di poin ini, saya melihat kebijakan pemerintah melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tidak dipikirkan dampak turunan dari perubahan aturan tersebut," katanya.

Okky mengatakan kemampuan Bahasa Indonesia oleh TKA harus tetap menjadi syarat mutlak TKA di Indonesia.

"Karena ini menyangkut harkat dan martabat bangsa," katanya.

Dengan hadirnya para pekerja TKA, katanya, semakin menjauhkan dari Nawacita.

Apalagi, katanya, bila TKA tersebut adalah pekerja tanpa keterampilan maka semakin melukai pekerja lokal yang memang mayoritas berpendidikan SD dan SMP. 
"Janji seperti membuka 10 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia justru yang terjadi lapangan pekerjaan untuk TKA," katanya.

Menurut dia, Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 justru berpotensi melanggar norma di UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Salah satu poin penting dari UU Nomor 13 Tahun 2013 itu, TKA dapat bekerja di Indonesia dengan catatan melakukan transfer pengetahuan ke Tanah Air.

"Bagaimana bisa melakukan alih keahlian dan tekhnologi ke pekerja domestik bila bahasa yang digunakan bahasa asalnya, bukan bahasa Indonesia," katanya.

Dia mengingatkan pemerintah agar membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat sendiri.

"Liberalisasi pekerja ini tentu paradoksal dengan Nawacita," katanya. (Antara/k)




SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru