Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 04 Mei 2026

SBY: Kepala Desa Bukan Pemimpin Terendah Tapi Pemimpin Terdepan

- Selasa, 25 Maret 2014 17:19 WIB
421 view
 SBY: Kepala Desa Bukan Pemimpin Terendah Tapi Pemimpin Terdepan
Sib/ANTARA FOTO/Regina Safri/Asf/Spt/14.
PEMBUKAAN RAKERNAS APDESI : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Gubernur DIY Sri Sultan HB X (kedua kiri), Mendagri Gamawan Fauzi (kanan) dan Ketua DPP Apdesi Suhardi (kiri) memukul kentongan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (R
Yogyakarta (SIB)- Ketua DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Suhardi mengatakan kepala desa merupakan pemimpin terendah. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkoreksinya. Kepala desa bukan pemimpin terendah tapi pemimpin terdepan.

Hal itu diungkapkan SBY sebelum berpidato memberikan sambutan dan membuka acara Rapat Kerja Nasional II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung Jogja Expo Center (JEC), Senin (24/3).

"Koreksi kepala desa bukan pemimpin yang terendah tapi pemimpin terdepan," katanya.

Menurut SBY, Apdesi merupakan pemimpin terdepan. Dia meminta agar istilah pemimpin terendah tidak digunakan lagi.

"Jangan gunakan pemimpin terendah. Kepala desa itu sama dengan presiden, gubernur, walikota, bupati, camat. Sama-sama pemimpin hanya beda bidang. Presiden paling lama 2 kali, kalau kepala desa bisa 3 kali selama 6 tahun," katanya.

SBY kemudian bercerita selama 10 tahun dia juga mengunjungi banyak desa. Kehidupan di desa sekarang sudah berubah. Mereka juga semakin sejahtera kehidupannnya, sosial dan keamanannya.

"Itu yang terlihat secara nyata. Dari itu kita bisa mengambil kesimpulan kalau negara maju bukan hanya yang maju adalah provinsi, kabupaten atau kecamatannya tapi desa-desa di Indonesia juga harus semakin maju," katanya.

Menurut dia pemerintah meningaktkan perekonomian dengan program aksi diantaranya bantuan program raskin, BLSM. Bila ada masyarakatyang sulit sekolah bisa didanai dengan program BOS untuk siswa miskin.

"Bila keluarga tidak punya uang untuk berobat bisa dengan Jamkesmas dan BPJS. Sedangna yang ingin usaha juga bisa dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," katanya.

SBY mengaku sejak tahun 2004 sudah melakukan blusukan dan hasilnya sudah terlihat sekarang ini. Selama 10 tahun pemerintahan ini dia meminta agar keberhasilan yang diraih tidak berhenti.

"Yang sudah berhasil selama 10 tahun ini tidak boleh berhenti dan 5 tahun ke depan harus ditingkatkan," pungkas dia. (detikcom/d)

Simak berita lainnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB). Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap hari pukul 13.00 WIB.


SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru