BPH Migas: 94% BBM Subsidi Dinikmati Orang Kaya dan Mampu

Jakarta (SIB)- Anggaran subsidi BBM tahun ini dipatok sebanyak Rp 210,7 triliun, namun sayangnya hampir semua dana tersebut tidak dinikmati orang yang seharusnya menikmati BBM subsidi, yakni rakyat miskin.

"Sekitar 94% subsidi BBM itu dinikmati oleh orang menengah dan orang kaya. Sementara orang miskin hanya menikmati sekitar 6%," kata Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara seperti dikutip detikFinance di situs resmi BPH Migas, Jumat (4/4).

Pada tahun ini kuota BBM subsidi ditetapkan 48 juta kilo liter, atau sama dengan tahun lalu. Namun walau sama jatahnya, anggaran yang disiapkan untuk subsidi BBM justru melonjak Rp 11 triliun, salah satunya karena kurs rupiah dan harga minyak yang makin hari makin meningkat.

Apalagi hampir sebagian besar pasokan BBM nasional dipasok dari negara lain, sementara produksi minyak nasional kurang dari 804.000 barel per hari, dari kebutuan BBM nasional sebanyak 1,5 juta barel per hari.

Qoyum mengatakan, subsidi BBM cukup mahal dan impor, sementara Indonesia punya banyak gas bumi yang tentu harganya jauh lebih murah, tetapi justru diekspor. Ini harus diperjuangkan bagaimana menintroduce pengaluhan subsidi BBM ke subsidi gas.

"Ini malah barang yang bagus, murah, bersih dan efisien malah diekspor. Kita sendiri beli BBM yang mahal. Bayangkan, gas yang murah dikasihkan ke negara lain. Sementara kita membeli BBM yang harganya mahal dan ini sudah berjalan belasan tahun,” katanya.

Bisa Bangun 4 Tol Atas Laut
Ratusan triliun rupiah habis untuk subsidi BBM tiap tahun. Menurut pemerintah, sebenarnya 94% anggaran subsidi BBM ini dinikmati oleh masyarakat yang mampu.

Berdasarkan data yang dirangkum, Jumat (4/4) dalam tiga tahun terakhir (2011-2013), total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi BBM adalah Rp 635,6 triliun. Bila ditambah dengan anggaran tahun ini Rp 210,7 triliun, totalnya mencapai Rp 846,3 triliun.

Pada tahun 2011, anggaran BBM bersubsidi Rp 213,7 triliun. Melewati target pemerintah yang hanya mematok anggaran Rp 165,1 triliun dalam APBN 2011.
Kemudian di 2012, anggaran yang dihabiskan untuk subsidi BBM adalah Rp 211,9 triliun, atau mencapai 154,22% dari pagu subsidi BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun.

Bila Indonesia tidak memberi subsidi BBM maka pemerintah bisa membiayai 4 buah proyek tol atas laut seperti yang digagas konsorsium 19 BUMN di Pantura. Ruas tol di atas laut dari Surabaya-Cirebon sepanjang 500 km senilai Rp 140 triliun.

Jadi, dana subsidi BBM sebesar Rp 600 triliun lebih bisa dipakai untuk membangun tol atas laut di Pantura, dan juga bisa untuk pembangunan tol Trans Sumatera, dan bahkan berbagai proyek infrastruktur di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Bank Dunia Minta BBM Subsidi Dihapus
Dua lembaga asing seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia merekomendasikan agar pemerintah Indonesia menghapus BBM subsidi, karena telah membebani ekonomi, terutama anggaran pemerintah.

Namun, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) atau pengusaha SPBU meminta pemerintah berhati-hati dalam menafsirkan rekomendasi kedua lembaga asing tersebut.

"IMF, World Bank (Bank Dunia), ADB dan lainnya dorong agar BBM subsidi dihapus, sebenarnya kita harus hati-hati dalam menanggapi usulan tersebut," ujar Ketua Umum Hiswana Migas Eri Purnomohadi dihubungi, Jumat (4/4).

Eri mengungkapkan, bisa saja ada maksud tersembunyi dari usulan dan dorongan lembaga-lembaga asing ini. Misalnya, usul ini untuk membuka peluang bagi SPBU asing sehingga bisa ramai-ramai masuk ke Indonesia.

"Kalau BBM subsidi dihapus, pengusaha SPBU asing bakal masuk ramai-ramai, modal mereka sangat besar, nasib industri hilir migas dalam negeri dipertaruhkan," ucapnya.

Eri bercerita soal zaman saat Indonesia dahulu dijajah oleh VOC (Verenigde Oost-Indische). "VOC itu siapa? Pengusaha-pengusaha, perusahaan asal Belanda, VOC dulu yang jajah kita, karena VOC-nya bangkrut lalu diambil alih pemerintah Belanda, makanya saat itu ada tanam paksa, kerja paksa, apa iya kita mau kembali seperti dulu, industri kita dijajah, apa bedanya," katanya.

Sebelumnya, Bank Dunia dan ADB merekomendasikan agar pemerintah menghapus BBM subsidi yang besarnya ratusan triliun tersebut, pasalnya subsidi BBM hanya akan menekan perekonomian Indonesia. Dua lembaga meminta agar pemerintah merelokasi subsidi BBM ke sektor lainnya yakni untuk membangun infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. (detikfinance/q)

Simak berita selengkapnya di Harian Umum Sinar Indonesia Baru (SIB) edisi 5 April 2014. Atau akses melalui http://epaper.hariansib.co/ yang di up-date setiap pukul 13.00 WIB.