Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 14 April 2026
LIVE

Pemerintah Cari Cara Bikin Ekonomi Tumbuh 6%

* Bank Dunia Ajak RI Ikut Program GVC Biar Ekonomi Lari Kencang
Redaksi - Rabu, 29 Januari 2020 15:11 WIB
71 view
Pemerintah Cari Cara Bikin Ekonomi Tumbuh 6%
okezone.com
Ilustrasi
Jakarta (SIB)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa target pertumbuhan ekonomi di tahun 2020-2024 dari pemerintah bisa mencapai 6%. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah akan terus menggenjot investasi di dalam negeri.

"Kalau Indonesia kita lihat bahwa pertumbuhan masih 5%, dan Bapak Presiden mempunyai aspirasi pertumbuhan 6% di periode 2020 sampai 2024. Jadi 6% itu adalah tentunya menjadi target dari pemerintah dan ini akibatnya adalah tingkat investasi harus bertambah," kata Airlangga dalam Manager Forum XLII, di iNews Tower, Jakarta, Selasa (28/1).

Menurut Airlangga, pemerintah sudah membuat kebijakan yang diharapkan bisa mewujudkan angka pertumbuhan ekonomi hingga 6%.

Salah satunya yakni penurunan suku bunga selama 7 kali oleh Bank Indonesia (BI).

"Jadi drivernya adalah pertumbuhan. Kalau kita bisa sebut Jokowinomic itu yang pertama adalah financial easing (kebijakan moneter) dari BI yang selama ini sudah menurunkan 7 kali tingkat suku bunga. Jadi dari sisi monetary policy sudah baik dengan tingkat bunga yang rendah," terang Airlangga.

Kemudian pemerintah juga memberikan sederet insentif untuk dunia usaha seperti tax holiday dan super deduction tax.

"Kemudian yang kedua fiscal policy. Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan untuk dunia usaha dalam bentuk super deduction tax, ataupun tax holiday," imbuh dia.

Terakhir yakni penyusunan omnibus law perpajakan dan Undang-undang (UU) Cipta Lapangan Kerja. Semua itu adalah kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu meningkatkan investasi di Indonesia.

Menurut Airlangga, pertumbuhan investasi di tahun 2019 sudah cukup baik sehingga membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Untuk itu, pemerintah menargetkan di tahun ini masuk investasi hingga Rp 800 triliun ke Indonesia.

"Nah pemerintah mendorong iklim invest, kita lihat dr peningkatan daya saing ekonomi dan dari ease of doing business (EODB). Nah kalau kita lihat dari segi investasi, targetnya di tahun 2020 sekitar Rp 800 triliun. Tetapi yang kuartal III-2019 itu dibandingkan yang lalu 18% lebih tinggi atau pun Rp 205 triliun dan PMDN sedikit lebih tinggi dibandingkan PMA," pungkas Airlangga.

PROGRAM GVC
Sementara itu, Bank Dunia mengajak Indonesia mengikuti program Global Value Chain (GVC). Menurut Bank Dunia keterlibatan suatu negara dalam sistem ini dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan standar hidup negara tersebut.

Namun di sisi lain Bank Dunia mengungkapkan partisipasi Indonesia dalam sistem GVC ini masih cukup rendah.

Partisipasi GVC yang optimal dapat dilihat dari keseimbangan peran suatu negara sebagai pengekspor komoditas unggulannya namun juga aktif mengimpor bahan baku lainnya dari pasar global. Akan tetapi, Indonesia belum mampu menyeimbangkan peran tersebut.

"Keikutsertaan Indonesia dalam rantai nilai global memiliki beberapa segi yang saling bertolak belakang," ujar Chief Economist East Asia and Pacific dari World Bank Aaditya Mattoo di Gedung Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Partisipasi Indonesia disebut bertolak belakang lantaran di satu sisi Negara Khatulistiwa ini mampu berpartisipasi cukup agresif sebagai pengekspor komoditas mentah seperti minyak kelapa sawit dan batubara.

Namun, sebagai importir terutama untuk bahan kain, besi dan baja, partisipasinya masih rendah dan cenderung melemah setiap tahun.

"Hal ini terlihat dari proporsi ekspor untuk produk pakaian jadi, elektronik dan suku cadang mobil ke negara-negara maju menurun, sementara ekspor produk serupa negara tetangga meningkat," ujar Aaditya Mattoo, Senin (28/1).

Akibatnya, meski cukup berhasil menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dalam negeri, ketidakseimbangan partisipasi tersebut tetap tidak efektif menopang transisi Indonesia ke industri manufaktur dan jasa pada tahap yang lebih maju.
Lantas, faktor apa yang membuat partisipasi Indonesia dalam GVC ini masih rendah?

Menurut Mattoo, yang membuat Indonesia kurang berpartisipasi dalam GVC lantaran tidak fokus dalam mengembangkan produk perdagangan dan inefisiensi biaya pelabuhan.

Hal ini kemudian semakin dipersulit oleh tingginya biaya transportasi.

"Hal tersebut disebabkan oleh peraturan yang membebani dan distorsi dalam harga pelabuhan (port pricing) yang terlalu sering terjadi," tambahnya.

Mattoo mencatat proses pra-pemeriksaan (pre clearance) dan pemeriksaan (clearance) untuk impor di Indonesia memakan waktu 200 jam, lima kali lebih lama dibandingkan dengan Malaysia.

Biaya penggunaan fasilitas pelabuhan (port dues) di Pelabuhan Tanjung Priok pun lima kali lebih besar bila dibandingkan dengan Singapura dan dua setengah kali lipat dari pelabuhan di Yangon, Myanmar.

"Selain itu, lembaga yang menjaga persaingan di Indonesia dinilai menjadi salah satu yang terlemah di dunia," pungkasnya. (detikcom/q)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru