Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 13 April 2026
LIVE

Elpiji 3 Kg Diperketat Buat Warga Miskin, Negara Bisa Hemat Rp 50 T

Impor Elpiji Tembus 75%, Pemerintah Genjot Distribusi Jargas
Redaksi - Jumat, 31 Januari 2020 16:04 WIB
377 view
Elpiji 3 Kg Diperketat Buat Warga Miskin, Negara Bisa Hemat Rp 50 T
finance.detik.com
Impor gas elpiji pada tahun 2019 tembus 75% atau sebesar 5,7 juta metrik ton (MT). Pasalnya produksi elpiji dari kilang dalam negeri hanya memenuhi 25% kebutuhan atau sekitar 1,9 juta MT.
Jakarta (SIB)
Impor gas elpiji pada tahun 2019 tembus 75% atau sebesar 5,7 juta metrik ton (MT). Pasalnya produksi elpiji dari kilang dalam negeri hanya memenuhi 25% kebutuhan atau sekitar 1,9 juta MT.

"Kami lihat dari sisi supply dan demand, kebutuhan elpiji 75% dari impor," ungkap Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM, Alimuddin Baso dalam diskusi perubahan skema subsidi elpiji kg di Jakarta, Kamis (30/1).

Untuk mengurangi impor elpiji tersebut, pemerintah berencana membangun jaringan gas (jargas) untuk kebutuhan rumah tangga.
Alimuddin menuturkan, hingga akhir tahun 2019 sudah terealisasi pembangunan jargas nasional untuk 537.930 sambungan rumah (SR). Jargas tersebut dibangun dengan porsi 74,4% dari APBN, 24,72% oleh PGN, dan 0,87% oleh Pertamina.
"Khusus jargas dari 2009 sampai 2019 sekitar 537.930 SR," tutur dia.

Dari jargas tersebut, potensi penghematan impor elpiji sekitar 60.558 ton per tahun. Selain itu, dengan jargas tersebut, pemerintah juga berpotensi menghemat subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp 33,25 miliar.

Namun, menurut Alimuddin, angka tersebut tak cukup. Sehingga, ke depannya, yakni 2020-2024, pemerintah menargetkan pembangunan 4 juta SR. Untuk tahun 2020, pemerintah menargetkan membangun 316.070 SR, tahun 2021 sebanyak 733.930 SR, 839.555 SR pada tahun 2022 dan tahun 2023 serta 2024 masing-masing 800.000 SR.

"Tahun 2020 kita rencanakan bangun 316.070 SR di titik-titik yang tersedia infrastrukturnya. Memang yang menjadi soal adalah proses pembangunannya. Kita tahu negara kita belum terintegrasi. Itu jadi PR (pekerjaan rumah)," papar dia.

BISA HEMAT
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyarankan pemerintah tidak mencabut subsidi elpiji 3 kg. Jika rencananya untuk menekan beban negara, maka pemerintah bisa menggunakan skema distribusi tertutup khusus untuk masyarakat miskin.

"Tidak harus dengan mencabut subsidi kepada rakyat miskin, yang berhak memperoleh subsidi. Untuk mengatasi masalah salah sasaran pemerintah harus mengubah distribusi terbuka menjadi distribusi tertutup atau semi tertutup," kata Fahmy dalam diskusi perubahan skema subsidi elpiji kg di Jakarta, Kamis (30/1).

Menurutnya, menutup akses masyarakat mampu kepada subsidi elpiji 3 kg dapat menghemat beban pemerintah hingga Rp 50 triliun.
Namun, hal ini bukan berarti menghilangkan elpiji 'melon' dari pasaran. Hanya saja, ia menyarankan masyarakat mampu bisa membeli elpiji 3 kg dengan harga normal tanpa subsidi yaitu sekitar Rp 35.000.

"Elpiji 3 kg tetap dijual di pasar dengan harga pasar, seperti elpiji 12 Kg," tuturnya.
Langkah tersebut menurutnya bisa membantu menekan beban pemerintah dalam mensubsidi elpiji 3 kg.
Perlu diketahui, subsidi elpiji 3 kg mencapai Rp 42,7 triliun pada tahun 2019.

Selain itu, volume kebutuhan elpiji 3 kg setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2014, kebutuhan elpiji 3 kg sebesar 4,99 juta metrik ton (MT), tahun 2015 naik 11,5% yaitu 5,56 juta MT. Kemudian, di tahun 2016 sebesar 6,004 juta MT, lalu naik 4,8% di tahun 2017 yaitu sebesar 6,29 juta MT. Di tahun 2018 juga naik menjadi 6,53 juta MT, dan pada tahun 2019 meningkat 4,8% menjadi 6,84 MT. (detikfinance/d)
SHARE:
komentar
beritaTerbaru