JK: Siapapun Presidennya, Ekonomi RI Tak Banyak Berubah

Jakarta (SIB)- Hanya dalam hitungan bulan lagi, Indonesia akan mengalami pergantian pemerintahan. Pengusaha yang juga mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menilai siapapun presiden dan pemerintahannya kedepan, perekonomian tidak akan berubah drastis.

"Pertanyaannya bagaimana pemerintahan akan datang? Dalam kebijakan ekonomi dan bisnis. Saya kira tidak banyak berubah. Kenapa? Karena kebijakan ekonomi Indonesia tidak banyak dirubah," ungkap JK dalam seminar perkembangan ekonomi 2014 di Hotel JW Marriot, Mega Kuningan, Jakarta, Senin (27/1).

Menurutnya ada persoalan pada APBN yang menjadi masalah utama, yaitu subsidi BBM. Anggaran subsidi BBM berada 20% dari total anggaran APBN. Sehingga membuat ruang gerak pemerintah dalam kebijakannya menjadi terbatas.

"Siapa pun pemerintahannya akan pragmatis dengan mengikuti jalur APBN," sebutnya.

Terutama, pada pembangunan infrastruktur. Semua pihak berbicara soal rendahnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Akan tetapi tidak ada yang menawarkan solusi.

"Kecuali ada keberanian merombak APBN-nya. Orang bicara semua hal tapi kekuatannya kurang. Infrastruktur, banjir, dan lain-lain siapa saja boleh berpendapat, akhirnya mentok pada pertanyaan, biaya dari mana?," paparnya.

JK menjelaskan infrastruktur menjadi poin penting dalam perekonomian terbuka. Sangat menjadi tidak cocok, jika anggaran subsidi masih sangat tinggi. Ini pun menurut mantan Wakil Presiden tersebut dilematis.

"Ekonomi kita terbuka tapi subsidinya tinggi. Ini satu hal yang sebenarnya tidak matching. Begitu terbukanya sehingga siapa pun boleh masuk ke Indonesia, dagang apa pun boleh kecuali terlarang, tapi di lain pihak APBN kita sangat berat anggaran penuh subsidi," terangnya.

Tahun ini Rp 1.800 triliun hampir semua sudah habis belanja wajib 20% pendidikan, 15% bayar utang, transfer daerah, pembangunan tidak lebih dari 15%," tutupnya.

Idealnya Subsidi Energi Rp 180 Triliun
Jusuf Kalla menilai idealnya dalam sebuah negara dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia, anggaran subsidi energinya hanya 10% dari APBN. Jadi dari total anggaran sekitar Rp 1.800 triliun pada 2014, harusnya subsidi cuma Rp 180 triliun.

"Idealnya, anggaran subsidi itu cuma 10%. Itu kan yang saya sebut tidak seimbang," kata JK.

Saat ini, menurut JK anggaran subsidi berada lebih 20% dari total APBN atau berkisar pada kisaran Rp 300 triliun. Anggaran yang besar tersebut membuat pembangunan infrastruktur menjadi tersendat. Karena habis terpakai uang negara untuk subsidi.

"Harusnya kan uang subsidi dikurangi, untuk BBM kan. Kemudian dialihkan untuk infrastruktur," ujarnya.

Apalagi selain subsidi BBM, banyak pembiayaan rutin lainnya. Seperti belanja untuk sektor pendidikan, belanja pegawai dan transfer ke daerah serta pembayaran cicilan utang. Sehingga ruang pemerintah untuk mengambil kebijakan sangat sempit.

"Ruang pemerintah mengambil kebijakan sangat sempit sekali. Tahun ini Rp 1.800 triliun, hampir semua sudah habis belanja wajib 20% pendidikan, 15% bayar utang, transfer daerah, pembangunan tidak lebih dari 15%," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan menuturkan kenaikan harga BBM adalah pilihan tepat. Karena selain mengurangi anggaran, hal itu juga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar.

"Kalau BBM dinaikkan itu akan membuat konsumsi itu jadinya turun. Seperti kemaren. Tapi itu belum cukup," kata Fauzi.

Konsumsi yang tinggi, membuat kebutuhan impor juga terus meningkat. Dampaknya berlanjut kepada pelemahan nilai tukar yang melewati dari fundamental perekonomian. Akan tetapi, Fauzi meragukan kebijakan tersebut dilakukan pemerintah.

"Saya rasa pemerintah juga tidak berani. Karena itu kan kebijakan yang tidak populis," jawabnya. (detikfinance/d)