Kadin Desak Subsidi BBM Dialihkan ke Infrastruktur

Jakarta (SIB)- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah menghapus subsidi BBM dengan mengalokasikannya untuk infrastruktur, demi mencapai sumber daya ekonomi baru.

"Tidak bisa dipungkiri perekonomian Indonesia lima tahun ini tumbuh cukup besar. Tetapi yang kami khawatir kebijakan mengenai BBM, karena dari tahun ke tahun bertambah subsidinya sehingga menjadi beban yang luar biasa," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam jumpa pers "Catatan Awal Tahun: Kepemimpinan Ekonomi Baru 2014" di Menara Kadin, Jakarta, Senin.

"Kadin tidak mengusulkan dihapuskan subsidi, tapi dialokasikan yang lebih ada manfaatnya. Sekarang sulit mengukur manfaatnya, karena yang banyak menikmati masyarakat yang mampu," tambahnya.

Suryo mengatakan pengalihan subsidi yang tepat sasaran bisa pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Suryo, kegagalan kebijakan fiskal di Indonesia terutama bersumber pada kesalahan dalam mengatasi subsidi BBM yang sangat besar jumlahnya. Subsidi BBM merupakan pengeluaraan terbesar di dalam APBN dan mengalahkan pengeluaran untuk infrastruktur, belanja sosial, gaji pegawai, dan sebagainya.

"Status quo kebijakan ini berlangsung cukup lama (2-3 tahun), sehingga menciptakan pemborosan dan struktur APBN yang rapuh. Masalah ekonomi mendesak ditanggapi dengan akrobat politik, sehingga APBN jebol dan impor BBM menguras cadangan devisa," jelasnya seraya mencontohkan harga BBM di negara Filipina yang rata-rata pendapatannya di bawah Indonesia mematok harga bensin Rp15 ribu per liter.

Suryo menambahkan kemacetan pada skala nasional yang terjadi seperti kemacetan di jalan, pelabuhan, penyeberangan, dan bandara merupakan hambatan paling besar bagi dunia usaha.

"Pengeluaran APBN untuk infrastruktur yang memadai tidak dapat ditunda lagi, karena kemacetan yang meluas ini sudah di luar batas normal," katanya.

Secara khusus, Kadin mengusulkan pemerintah membangkitkan teknologi kereta api dan membangun sistem transportasi massal berbasis moda kereta api untuk mengatasi kemacetan pada sistem transportasi nasional dan sekaligus memperbaiki sistem logistik nasional.

Kadin juga mengusulkan agar pemerintah membangun jalur kereta api baru di pesisir selatan Jawa, bersamaan pembangunan infrastruktur jalan kereta api yang melintasi Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan lainnya.

"Jalur-jalur kereta api tersebut sama sekali baru, dan sekaligus dijadikan "leading sector" untuk membangun kota-kota baru yang lebih bagus dan lebih tertata," jelas Suryo.

Hal ini diyakini Suryo dapat menumbuhkan sumber daya ekonomi baru termasuk menciptakan lapangan kerja baru. (Ant/f)