Kementerian BUMN Berubah Jadi Badan Pengaturan BUMN

7. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding operasional, holding investasi atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah.

8. Pengaturan pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN.

9. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

10. Pengaturan mekanisme peralihan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN.

11. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan Menteri atau Wakil Menteri sebagai organ BUMN sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan serta pengaturan substansial lainnya. (*)

Kementerian BUMN Semestinya Perbaiki Seluruh Perusahaan Negara

Korban Erupsi Sinabung Dapat Bantuan Rp 1,8 Miliar Lebih dari Kementerian BUMN

MA Putuskan Holdingisasi Tak Bertentangan dengan UU BUMN

Aset Rp 6.560 Triliun, Kementerian BUMN Incar Laba Rp205 Triliun

Kementerian BUMN dan Holding Setujui Usulan P3RI Soal Penghasilan Pensiunan

Kementerian BUMN: IPO Anak Usaha BUMN Tunggu Audit