Menkeu Purbaya Sebut Utang Proyek Kereta Cepat Tanggung Jawab Danantara, Bukan Pemerintah

Ia menjelaskan, pengelolaan BUMN oleh Danantara seharusnya membuat BUMN tidak lagi bergantung penuh pada intervensi pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Terlebih dividen BUMN kini tidak lagi masuk ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tetapi ke Danantara. "Kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," kata Purbaya.

Meski begitu, Purbaya mengaku belum mendapat laporan terkait rencana penyelesaian utang tersebut. "Yang jelas, sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu," ucapnya.

Sebelumnya, beban utang proyek KCJB mencapai Rp 116 triliun. Kondisi itu mendorong pemerintah mencari solusi jangka panjang agar proyek tetap beroperasi tanpa membebani keuangan negara.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan, lembaganya menyiapkan dua skema penyelesaian, yakni menambah penyertaan modal (equity) atau menyerahkan infrastruktur kepada pemerintah. "Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Ia menambahkan, proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi besar. Waktu tempuh menjadi lebih singkat, mobilitas masyarakat meningkat, dan penumpang kini mencapai sekitar 30.000 orang per hari.