Ekonom: Praktek Mengendapkan Uang Diperangi di Era Purabaya

Medan(harianSIB.com)

Di era Menteri Keuangan Purbaya, praktik dana mengendap dan penempatan anggaran ke Surat Berharga Negara (SBN) menjadi sorotan tajam. Jika dulu dianggap hal wajar, kini kebijakan itu dinilai tidak produktif.

Pasalnya, dana publik yang seharusnya dibelanjakan untuk pembangunan justru disimpan di rekening pemerintah daerah atau dibelikan obligasi.

"Padahal, jika dana tersebut digunakan untuk proyek produktif seperti pembangunan irigasi, dampaknya akan jauh lebih besar, yakni menggerakkan ekonomi, menyerap tenaga kerjadan menekan kemiskinan," kata Ekonom Gunawan Benyamin, Jumat (24/10/2025).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Bantah Dana Mengendap Rp3,1 Triliun, BKAD Tegaskan Hanya Rp990 Miliar

Diketahui, Purabaya menegaskan, dana publik harus bekerja untuk rakyat, bukan mengendap tanpa manfaat.

"Setiap rupiah uang masyarakat harus kembali dalam bentuk layanan dan pembangunan, bukan hanya menjadi angka di rekening pemerintah," ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia menilai praktik dana mengendap tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan justru membebani pembayar pajak. Pemerintah kini berkomitmen memperketat pengawasan agar anggaran segera dibelanjakan sesuai tujuan pembangunan. (*)

Terpilih Lagi Jadi Presiden Turki, Erdogan Angkat Menantu Jadi Menteri Keuangan

Gubsu Terima Penghargaan Tertinggi dari Menteri Keuangan

Di ITB, Sri Mulyani Sindir Kelakuan Menteri Keuangan Dunia

Menteri Keuangan Pastikan Perbaikan Ekonomi Bisa Konsisten

Menteri Keuangan Sri Mulyani Sosialisasi Tax Amnesty kepada Pemuka Agama Kristen

Indonesia Jadi Tuan Rumah Seminar ke 11 Menteri Keuangan se Asean