PGI dan PP Muhammadiyah Sepakat Cegah Provokasi yang Dapat Menimbulkan Kesalahpahaman

Jakarta (SIB) - Salah satu peran penting yang perlu diambil oleh lembaga seperti Muhamadiyah dan PGI adalah menyadarkan para elit kekuasaan dan elit politik agar bertanggung-jawab secara moral, atas kehidupan berbangsa  dan bernegara.

Sebab,  dalam perjalanan sejarah bangsa, lembaga keumatan seperti Muhamadiyah dan PGI telah berkontribusi besar atas perkembangan kehidupan berbangsa.

Karena itu dalam  situasi kebangsaan saat ini, termasuk berkembangnya isu  radikalisme,  meningginya keretakan sosial di antara berbagai elemen anak bangsa hingga yang  diterbitkannya Perppu No. 2/2017 tentang Ormas dan Aliran anti Pancasila perlu mendapat perhatian.

Ketua Umum PP Muhamadiyah Dr H Haedar Nashir MSi menyatakan hal itu dalam pertemuan  silatur ahim PP Muhamadiyah ke kantor PGI, Kamis (3/8),  didampingi  Sekjen Dr H Abdul Mu'ti MEd dan pengurus pusat. 

Menurutnya, situasi kebangsaan saat ini membutuhkan perhatian besar dari lembaga-lembaga keumatan.

Karena itu, Muhamadiyah  mengedepankan Islam yang berkemajuan, mengutamakan  sikap yang objektif dan rasional dalam menyikapi berbagai situasi kebangsaan  serta menghindari sikap-sikap politik yang memicu berkembangnya berbagai masalah seperti radikalisme.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PGI Pdt Dr Henriette Lebang menyampaikan empat keprihatinan gereja-gereja di Indonesia.  Yakni,  kemiskinan, ketidakadilan, radikalisme dan kerusakan lingkungan.

Merespon keempat isu ini,  PGI  mengharapkan keterlibatan dan kerjasama berbagai pihak, termasuk Muhamadiyah, untuk bersama-sama membangun bangsa.

Makanya,  kunjungan silaturahim ini menjadi sangat bermakna guna  membangun kesepahaman satu dengan yang lain dengan  melakukan kerja-kerja bersama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik dan sejahtera dalam semangat kekeluargaan.

Menyikapi Perppu no 2/2017, Pdt Lebang menyatakan bahwa PGI menyambutnya dengan positif, tetapi juga mengkritisinya secara objektif dan rasional.
"Kita menyadari, situasi kebangsaan akhir-akhir ini mengalami pengerasan yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya. Hal ini terjadi karena kurang dirawatnya perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa," kata Lebang sembari menyebutkan bahwa  Perppu ini dapat dilihat secara positif sebagai respon atas situasi kebangsaan.

Namun, PGI juga  secara kritis menyampaikan kepada Presiden agar Perppu ini tidak dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam mereka yang bersuara kritis kepada kekuasaan. Disarankan, agar Perppu  dilengkapi dengan berbagai persyaratan dan indikator yang jelas. 

Pada akhir silaturahim, PGI dan Muhamadiyah sepakat untuk bersatu mencegah berbagai bentuk provokasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan perpecahan di antara anak bangsa, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak  tahun 2018 dan Pilpres 2019. Demikian rilis PGI. (J 01/f)