Permasalahan Status Tanah di Indonesia Belum Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Medan (SIB)- Permasalahan status tanah di Indonesia belum menjadi perhatian serius pemerintah. Pasalnya, hingga kini belum ada pendataan dan pencatatan yang konkrit serta riil atas masalah tanah. Seperti halnya masalah lahan kritis, tanah adat maupun tanah timbul, pendataan dari pemerintah hingga kini belum ada dilakukan, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan pihak luar (asing) untuk menebar isu tanah di dalam negeri.

Menurut Pengamat Lingkungan Sumatera Utara (Sumut), Jaya Arjuna, Jumat (18/8) di Medan mencuatnya isu tanah adat, yang dikabarkan 'ditunggangi' pihak asing adalah kesalahan pemerintah yang dalam hal ini belum melakukan pendataan secara riil.

"Padahal, secara perkembangannya teknologi sudah sangat mendukung untuk dilakukan pencatatan baik di sisi titik koordinat /luas lahan, status kepemilikan/pemanfaatan dan lainnya. Agar permasalahan lahan yang dialami Sumut dapat diatasi," katanya.

Menyikapi isu tanah adat yang diduga dikembangkan pihak asing, Jaya Arjuna mengkritisinya. "Apakah pihak asing itu punya datanya berapa jumlah tanah adat di Sumut. Apa defenisi tanah adat?" tanya Jaya.

Dosen USU ini mengimbau, jangan pihak luar yang tak memiliki data konkrit persoalan tanah adat menebarkan isu ini di Indonesia khususnya Sumut. "Isu masalah tanah adat ini sangat sensitif. Bisa jadi menimbulkan konflik manusia dan hukum. Ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki regulasi persoalan tanah yang telah ada dan sedang berjalan. Oleh karena itu, pihak luar harus menghormati regulasi dan aturan yang telah ada," ujarnya.

Jaya menegaskan, sudah saatnya pemerintah memikirkan mengambil langkah pendataan dan pencatatan luas tanah yang ada, seperti lahan kritis, tanah adat dan timbul. "Agar ke depan tidak mencuat lagi isu persoalan baru di bidang pertanahan yang dapat mengganggu kekondusifan masyarakat hingga iklim investasi di dalam negeri maupun Sumut sendiri," ungkapnya. (Rel/R5/f)