Penawar Harga Tertinggi Dimenangkan, Proyek Outer Ringroad Siantar Senilai Rp10 M Dipersoalkan

Medan (SIB)- Pokja Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematangsiantar menetapkan PT Tulung Agung sebagai pemenang pada tender atau lelang paket pekerjaan Pembangunan Jalan Outer Ringroad Simpang Jalan Gurilla-Sungai Talun Kondot Sta 5 + 725 s/d Sta 07 + 336 dengan nilai pagu Rp 10 miliar dari APBD Pematangsiantar tahun anggaran 2017. Penetapan  pemenang itu pun dipersoalkan salah satu rekanan, David Pernando dari PT Kalitra Bersinar Mandiri (KBM).

Kepada wartawan di Medan, Selasa (5/9) David menilai, harga penawaran PT Tulung Agung merupakan tertinggi dari enam perusahaan peserta lelang. PT TA menawar dengan nilai Rp 9,684 miliar setelah koreksi aritmatik, dimana sebelum koreksi sebesar Rp 9,932 miliar atau cuma selisih Rp 67,69 juta dari nilai pagu Rp 10 miliar.

Padahal Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diterbitkan untuk mengatur proses lelang demi efisiensi anggaran, berdaya saing dan adil/tidak diskriminatif.

"Penetapan pemenang lelang itu  juga bukti panitia tidak melakukan penghematan keuangan negara sebagaimana yang diamanahkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN," ucapnya.

Lebih lanjut David mengatakan, pihaknya telah melayangkan sanggah karena dikalahkannya PT KBM pada tender tanggal 28 Agustus 2017.

Seharusnya, kata David, Pokja lebih mempertimbangkan kewajaran harga penawaran PT KBM yaitu Rp 9,046 miliar dibandingkan PT TA. Nilai penawaran PT KBM dengan penawaran PT TA terkoreksi aritmatik, memiliki selisih sekitar Rp 638 juta.  Padahal nilai Rp 638 juta tersebut, jelas David sangat besar dan bisa digunakan untuk melaksanakan sebuah proyek infrastruktur lain.

"Dan memang tender ini belum prosedural, tidak lazim dan berpotensi merugikan negara. Itu karena baik harga HPS maupun harga pagu sama yaitu Rp 10 miliar. Seharusnya Pokja dapat mengusulkan kepada PPK untuk perubahan harga HPS sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 17 ayat 3 Perpres 54/2010," kata David.

Karena tidak wajarnya nilai penawaran PT TA dan karena berpotensi merugikan keuangan negara serta melanggar ketentuan-ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 1999, tegas David, KBM meminta Pokja melakukan evaluasi ulang atau membatalkan tender tersebut. "Dan bilamana hal ini tidak diakomodir Pokja, maka kami akan melanjutkan persoalan tender ini ke PTUN untuk memperoleh rasa keadilan," tegas David.

Sementara Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematangsiantar dalam jawaban sanggah PT KBM tertanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana dalam salinan yang diperoleh SIB, Selasa (5/9) berdalih mekanisme penetapan pemenang tender sudah dilakukan sebagaimana mestinya.

Ketua Pokja Erita Purba mengatakan, Pokja telah melakukan evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan tata cara evaluasi penawaran dengan benar sesuai ketentuan yang ada.

Disebutkan PT KBM dikalahkan karena metode pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan PT KBM, tidak menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Sebab volume pekerjaan yang diperlukan tidak sesuai dengan bahan yang diperlukan. "Sebagai contoh, timbunan pilihan (dari luar galian), volume pekerjaan 4.498,2 m3, sedangkan bahan pilihan 1,11 m3 dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan empat orang dan satu orang mandor," sebut Erita Purba dalam surat jawaban sanggah PT KBM itu.

Namun jawaban Pokja itu disanggah David. "Kalau  alasan Pokja mengalahkan PT KBM hanya dari sisi metode pelaksanaan, itu hanya retorika dan mengada-ada. Di dalam aturan main lelang metode pelaksanaan tidak dapat dijadikan acuan untuk mengalahkan peserta lelang apalagi harga penawarannya lebih rendah dan efisien," katanya. (R15/f)