Rakernas Karhutla, Wiranto Sebut Kebakaran Hutan Seperti Terorisme

Jakarta (SIB) -Menko Polhukam Wiranto menghadiri rakernas Kemenko Perekonomian tentang pencegahan kebakaran hutan, kebun, dan lahan (Karhutbunla) 2017. Wiranto mengatakan kebakaran hutan di Indonesia sudah seperti ancaman terorisme.

Rakernas Kemenko Perekonomian ini digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (19/12). Hadir dalam acara tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, serta Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwikorita Karnawati.

"Indonesia sudah dianggap sebagai paru-paru dunia. Maka, kalau ada kebakaran di wilayah Indonesia, hal tersebut mengurangi dan merusak paru-paru itu, sehingga sudah jadi masalah global. Asap yang dihasilkan juga melewati batas regional global. Karena asap nggak mengenal batasan negara, kan. Seperti terorisme saja," kata Wiranto di acara tersebut.

Menurut Wiranto, Indonesia harus terus melakukan pencegahan, penanggulangan, serta pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan. Meski dalam 3 tahun karhutla sudah mulai menurun, hal itu akan timbul kembali jika dibiarkan.

"Tapi tugas kita belum selesai. Kebakaran hutan ini ibarat penyakit, ya. Penyakit yang terus perlu ditanggulangi. Ibaratnya 3 tahun ini sudah kita redam. Tapi kalau nggak kita cegah terus, ya bisa timbul lagi," ujar Wiranto.

Wiranto menambahkan, kebakaran hutan di Indonesia juga disebabkan adanya kebiasaan dan budaya masyarakat dalam membakar lahan. Hal ini diperparah oleh perusahaan yang juga membakar lahannya.

"Tadi Bu Menko PMK juga sempat menyinggung soal perilaku membakar hutan, ini sudah menjadi kebiasaan dan budaya manusia kita yang sulit diberantas. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang licik membakar hutan, ini penyakit yang masih ada," ucap dia.

Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kebakaran hutan di Indonesia harus dilakukan dengan kerja sama antar-kementerian dan lembaga. "Pekerjaan kita ini dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan ini harus dilakukan secara simultan, sehingga batasnya juga jelas," papar Wiranto.

"Bagian pencegahan ada Pak Darmin (Menko Perekonomian). Kalau Menko Polhukam bagian penanggulangan ketika sudah terjadi. Bagian masalah tempurnya. Yang paling sulit ini pekerjaan Menko PMK. Karena ngurusin manusia, mulai hulu hingga hilir. Sehingga tiga Menko ini harus bekerja keras," imbuhnya.

Turun 88 persen
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyebut titik api atau hotspot kebakaran hutan pada 2017 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan pada 2015. Penurunan itu disebut Siti berdasarkan pemantauan satelit NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

"Kalau kita lihat lagi data dari satelit NOAA, titik hotspot ada dari 2016 ke 2017 angkanya turun 34 persen, kemudian dari 2015 ke 2016 turun 82 persen dan dari 2015 ke 2017 turun 88 persen. Ini hasil record satelit NOAA karena ini kesepakatan ASEAN yang me-record daerah Sumatera dan Kalimantan," ujar Siti dalam rapat kerja nasional tersebut.

Siti menyebut pemantauan tidak hanya menggunakan satelit NOAA, tapi juga memakai satelit Terra, yang didukung Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dari satelit Terra, Siti menyebut hotspot di seluruh wilayah Indonesia pada 2015 sebanyak 70.900.

Kemudian pada 2016, Siti menyebut angka itu turun drastis menjadi 3.000 dan terus turun menjadi 2.411. Menurut Siti, penurunan yang drastis itu dapat tercapai karena koordinasi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

"Pada 2016 ke 2017, titik hotspot turun 37 persen, kemudian dari 2015 ke 2016, titik hotspot turun 94 persen dan terakhir pada 2015 ke 2017 titik hotspot turun 97 persen," ucap Siti.

Selain hotspot, Siti menyebut luas area kebakaran hutan terus berkurang. Pada 2015, tercatat kebakaran hutan mencapai 2,6 juta hektare, kemudian pada 2016 turun sebesar 94 persen dengan total kebakaran menjadi 146 ribu hektare. Kemudian pada 2017, angka itu turun lagi menjadi 125 ribu hektare atau 15 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk wilayah paling rawan terbakar, Siti menyebut lima daerah, yaitu Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Meski begitu, wilayah lain juga tetap menjadi perhatian pemerintah. Siti menyebut permasalahan yang dihadapi bukan hanya iklim, namun juga kebiasaan masyarakatnya yang kerap melakukan pembakaran untuk menggunakan lahan. (detikcom/l)