Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Selasa, 31 Maret 2026
LIVE

Kasus Korporasi Perdana yang Diusut KPK Masuk Meja Hijau

- Senin, 15 Oktober 2018 17:40 WIB
405 view
Jakarta (SIB)- Perkara yang menjerat korporasi mulai diadili. Perkara ini merupakan yang pertama kali diusut KPK sepanjang sejarahnya.

Persidangan berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebagai terdakwa, PT Duta Graha Indah (DGI)--yang saat ini bernama PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE)--diwakili pengurus korporasi Direktur Utama PT NKE Djoko Eko Suprastowo.

"Melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, berupa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi," ujar jaksa KPK Lie Putra Setiawan saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Jaksa menyebutkan keuntungan yang diperoleh PT DGI Rp 24 miliar dan PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai yang dimiliki mantan anggota DPR M Nazaruddin Rp 10 miliar. Proyek itu disepakati mantan Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi dengan Nazaruddin.

Awalnya, Dudung meminta Nazaruddin agar PT DGI mendapatkan proyek pembangunan tahun anggaran 2009 dan bersedia memberikan commitment fee. Akhirnya, PT DGI memenangkan lelang proyek RS Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana. Kemudian PT DGI membagikan commitment fee pada Nazaruddin dan perusahaan lain.

"Maka setelah menerima pembayaran, terdakwa (PT DGI) pun memberikan fee kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp 1,1 miliar, PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp 2,6 miliar dan Grup Permai sejumlah Rp 5,4 miliar, dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkon terdakwa ataupun menerima pembayaran atas material yang dibeli terdakwa," kata jaksa.

Selain proyek RS Udayana itu, PT DGI dibantu Nazaruddin juga mengerjakan beberapa proyek pembangunan antara lain:

1. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan, dengan jumlah keuntungan Rp 42.717.417.289.

2.Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Jawa Timur, dengan jumlah keuntungan Rp 44.536.582.667.

3.Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah keuntungan Rp 23.902.726.864.

4.Proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, dengan jumlah keuntungan Rp 20.503.587.805.

5.Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp 4.015.460.587.

6.Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp 2.164.903.874.

7.Proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, di Surabaya, Jawa Timur tahun anggaran 2009 dan 2010, dengan jumlah keuntungan Rp 77.478.850.619.
Atas bantuan Nazarudin atas proyek-proyek di atas, PT DGI juga telah memberikan fee kepada mantan Bendahara Umum Demokrat itu dengan rincian sebagai berikut:

1.Sejumlah Rp 4.675.700.000 dari proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring.

2.Sejumlah Rp 4.178.350.000 dari proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP).

3.Sejumlah Rp 1.230.500.000 dari proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram.

4.Sejumlah Rp 6.579.880.000 dari proyek Gedung RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya.

5.Sejumlah Rp 1.348.679.000 dari proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

6. Sejumlah Rp 928.113.000 dari proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan.

"Selain memberikan fee kepada Muhammad Nazarudin, untuk Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa juga telah memberikan fee kepada Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp 1,1 miliar," kata jaksa.

Atas perbuatan itu, PT DGI diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mendengar dakwaan itu, tim pengacara PT DGI tidak akan mengajukan eksepsi. Namun mereka mempertanyakan tentang perhitungan kerugian keuangan negara.

"Yang masih perlu klarifikasi adalah perhitungan kerugian negara dan keuntungan yang dituduhkan ke DGI, kalau jumlah proyek dan fakta-fakta yang lain masih bisa kita terima," ucap pengacara PT DGI Susilo Ari Wibowo seusai sidang. (detikcom/d)
SHARE:
Tags
kasus korporasi perdana yang diusut kpk masuk meja hijau
komentar
beritaTerbaru