DPRDSU Kecam Mantan Kepala PVMBG yang Nilai Erupsi Sinabung Skala Kecil

Medan (SIB)- Ketua Komisi A DPRD Sumut Layari Sinukaban SIP mengecam keras mantan Kepala PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Migitasi Bencana Geologi) Badan Geologi Kementerian ESDM Surono yang menilai erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih berskala kecil dan tidak perlu dihebohkan, apalagi diusulkan menjadi bencana nasional.

“Kita protes keras pernyataan Surono yang terbit di media massa maupun di sejumlah akun facebook yang menyatakan erupsi Gunung Sinabung berskala kecil dan tidak perlu dihebohkan, apalagi diusulkan menjadi bencana nasional. Bagi Surono memang itu masih kecil, jika dibandingkan dengan letusan Gunung merapi di Yogyakarta,” tegas Layari Sinukaban kepada wartawan, Rabu (22/1) di DPRD Sumut.

Tapi bagi masyarakat Karo yang baru pertama kali mengalami erupsi Gunung Sinabung yang menyemburkan awan panas serta lumpur panas yang menghancurkan areal pertanian masyarakat serta rumah-rumah penduduk, tandas Wakil Ketua FP Demokrat ini, menganggap peristiwa itu sangat luar biasa dan masyarakat terus dihantui rasa ketakutan.

“Jadi, sekali lagi kita ingatkan kepada Mbah Surono agar jangan membanding-bandingkan masyarakat Karo dengan masyarakat Yogyakarta dalam menghadapi gunung Merapi. Kalau Yogya masih ada “Mbah Marijan” sebagai panutan yang rela mengorbankan diri terhadap letusan merapi. Tapi di Kabupaten Karo tidak ada yang bisa memprediksi kapan Sinabung meletus secara dahsyat,” ujar Layari.

Anggota dewan Dapil X  Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini juga menyesalkan pernyataan Surono yang terkesan kurang setuju, jika bencana erupsi Gunung Sinabung dijadikan bencana nasional. Padahal perekonomian masyarakat sudah mengalami kehancuran, termasuk produksi holtikultura “lumpuh” total dan kebutuhan sayur–mayur untuk Sumut saat ini sudah dipasok dari Jawa.

“Perlu ditegaskan, Pemkab Karo sudah “lempar handuk” tanda menyerah menangani para pengungsi, sehingga meminta Gubsu berkenan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar bencana ini dapat diterima dan ditetapkan sebagai bencana nasional dengan berbagai dasar pertimbangan, diantaranya, status erupsi Gunung Sinabung terus mengkuatirkan dan tidak diketahui tanda-tanda akan berhenti, sehingga telah memberikan beban psikologis yang amat berat kepada para pengungsi yang sudah bertahan 4 bulan di pengungsian,” ujar Layari.

Ditambahkan Layari yang hampir tiap hari berada di Tanah Karo menyaksikan warganya di pengungsian mengaku kuatir,  jumlah pengungsi yang hingga kini telah mencapai 26.174 jiwa (8.161 KK) dari 27 Desa dan 2 Dusun dalam 4 Kecamatan ini akan terancam kelaparan serta mengalami dampak sosial ekonomi dan lingkungan, jika pemerintah pusat tidak menyegerakan penanganan yang serius serta penanggulangannya.

“Kita tahu beban biaya yang harus ditanggung Pemkab Karo untuk biaya makan dan minum pengungsi saja sangat terlalu berat yang totalnya mencapai Rp261.740.000/hari, bahkan tidak sanggup untuk dipikul APBD Karo. Masih diyukuri, sebahagian dari beban ini terpenuhi dari sumbangan spontanitas masyarakat luas, baik dari daerah Karo maupun dari luar Kabupaten Karo. Kalau tidak para pengungsi bisa kelaparan,” tegas Layari.

Jika pengungsi sudah kelaparan, tambah Layari, apa yang bakal terjadi..? tentu masyarakat akan meminta makanan dan minuman kepada para pengusaha kedai-kedai nasi maupun warung-warung atau toko-toko Sembako yang ada di Kota Kabanjahe maupun Berastagi. “Kalau ini sudah terjadi, siapa yang akan bertanggung-jawab, apakah Surono bisa menanggulangi permintaan pengungsi?,” tegas Layari Sinukaban.

Untuk mengantisipasi agar para pengungsi tidak mengalami kelaparan yang berujung dengan “aksi meminta sembako” ke rumah-rumah makan maupun toko-toko kelontong, tambahnya, alangkah baiknya pemerintah pusat melalui Presiden SBY yang akan berkunjung ke Kabupaten Karo pada 23 Januari 2014, dapat segera menetapkan bencana erupsi Gunung Sinabung menjadi bencana nasional. (A4/h)