Desa “Gelap-gulita”, di Sumut Terbanyak di Nias

Medan (SIB)- Anggota FP Demokrat DPRD Sumut Ramli mengaku sangat geram terhadap PT PLN  yang terkesan “menganak-tirikan” Kepulauan Nias menyangkut pemasokan Lisdes (listrik masuk desa), karena dari sejumlah kabupaten/kota di Sumut, Kepulauan Nias paling banyak desa yang belum masuk listrik alias masih “gelap-gulita”.

“Berdasarkan hasil temuan kita di lapangan, sedikitnya 750 desa di Kepulauan Nias belum masuk listrik, sehingga kehidupan masyarakat di desa tersebut sangat memprihatinkan, karena sejak 68 tahun Indonesia Merdeka tidak bisa “mengecap” nikmatnya kemerdekaan berbentuk penerangan listrik,” ujar Ramli kepada wartawan, Jumat (24/1) di DPRD Sumut.

Jikapun masyarakat menikmati penerangan, tambah anggota dewan Dapil Kepulauan Nias ini, masih menggunakan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) yang kerap mengalami kerusakan. Selebihnya masih menggunakan lampu teplok, sehingga kalau malam tiba perkampungan tersebut “gelap-gulita” seperti pada zaman batu.

“Dari pengaduan masyarakat kepada kita, PLTS yang disediakan pemerintah juga sangat tidak memuaskan, bahkan kerap mengalami kerusakan, sehingga kondisinya saat ini tidak terpakai lagi alias mubazir. Besar harapan masyarakat, PT PLN segera memasang jaringan arus listrik ke 750 desa dimaksud, agar bisa terang-benderang,” tambah politisi Partai Demokrat Sumut itu.

Berkaitan dengan itu, Ramli  mendesak PT PLN untuk lebih serius dan secepatnya “menerangi” desa-desa di Sumut, termasuk 750 desa di Kepulauan Nias yang belum teraliri arus listrik  sesuai target Sumut “listrik mantap” pada 2014, guna menghindari aksi-aksi protes dari masyarakat yang sudah lama merindukan daerahnya terang-benderang, tapi hingga kini belum terealisasi.

“Baru-baru ini masyarakat dari dua desa di Kepualauan Nias, seperti Desa Hilifalago dan Desa Hilifarono Kecamatan Onolagu Nias Selatan yang dihuni ribuan KK (Kepala Keluarga) juga sudah menyampaikan keluhannya soal ketiadaan fasilitas listrik ini, karena masyarakat sangat sulit melakukan aktifitas di malam hari karena ketiadaan penerangan,” tegas Ramli.

Keluhan masyarakat tentang belum masuknya arus listrik ini, tandas anggota Komisi A ini, sebagai “warning” bagi PT PLN untuk segera memasok penerangan ke rumah-rumah penduduk, jangan sampai menimbulkan reaksi keras dari masyarakat dengan berbondong-bondong melakukan aksi ke kantor PT PLN Cabang Nias.

“Ini baru masyarakat dari dua desa, bisa dibayangkan kalau masyarakat dari 750 Desa menduduki kantor PT PLN menuntut segera pemasangan arus listrik ke desa mereka, sebab akibat “gelap-gulita” ini sangat terimbas kepada proses belajar bagi anak-anak sekolah, karena menggunakan lampu penerangan seadanya,” ujar Ramli.

Ramli juga mengungkapkan keheranannya, mengapa masih banyak desa di Sumut belum masuk arus listrik, padahal  informasi dari ”orang dalam”   PT PLN  tentang dana program listrik masuk desa begitu besar dianggarkan setiap tahunnya, tapi faktanya di lapangan, masih banyak desa-desa mengalami “gelap-gulita”, sehingga masyarakatnya sangat menderita, terutama anak-anak sekolah  terpaksa menggunakan lampu teplok ketika belajar pada malam hari.

 Dari data yang diperoleh Ramli menyebutkan, perincian anggaran listrik masuk desa untuk Sumut besarnya pada tahun 2010 dianggarkan di APBN mencapai Rp7 miliar lebih, pada tahun 2011 naik menjadi Rp98 miliar dan pada tahun 2012 terjadi penurunan, hanya sebesar Rp40 miliar lebih. Jadi totalnya selama 3 tahun  mencapai Rp145 miliar.

“Kegunaan anggaran yang telah menghabiskan Rp145 miliar ini yang perlu ditelusuri Kejatisu dan Poldasu. Kemana saja dana itu digunakan dan mengapa masih banyak desa-desa belum teraliri listrik. Disini kita ingin mengetahui, kemana saja anggaran itu diperuntukkan dan perusahaan apa saja yang mengerjakan proyek Lindes (listrik masuk desa ini)” ujar Ramli dengan tegas.(A4/c)