Tanah Karo (SIB)- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan kebijakan penanganan erupsi Sinabung dan menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif menjadi pimpinan penanganan terpadu.
Kebijakan tersebut diputuskan setelah Presiden SBY mendengarkan langsung laporan dan penjelasan dari Gubsu, Bupati Karo dan pejabat terkait dalam pertemuan dengan sejumlah anggota kabinet, Kamis (23/1) malam di Paroki Katolik.
"Agar semua upaya ini berhasil dengan baik, saya putuskan pengelolaan termasuk pengendalian langsung dipimpin Kepala BNPB. Beliau akan dibantu elemen dari kementerian dan lembaga pusat. Kepala BNPB dibantu Kasdam I/BB Brigjen TNI Andogo," kata Presiden dalam keterangan pers di lokasi pengungsian di kompleks Paroki Kabanjahe, Jumat (24/1) siang.
Temu pers itu dihadiri peserta Rapat Terbatas antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi. Kemudian Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Menteri Pertanian Suswono, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan Bupati Karo Karo Surbakti.
Presiden SBY juga menyampaikan kebijakan dan solusi sekaligus program harus dilaksanakan dengan baik. "Pelaksanaan, di samping BNPB dan Pemerintah Pusat, juga sangat ditentukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten, serta bantuan dari pemimpin agama, pemimpin masyarakat, dan semua elemen yang ada di daerah ini,"ungkapnya.
Kebijakan yang dibuat Presiden SBY di antaranya, kebijakan jangka pendek yang paling penting menyelamatkan jiwa. Selain itu, bantuan logistik dan pelayanan pengungsi terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan kualitasnya. Mereka sudah lebih tiga bulan tinggal di tempat penampungan dan harus disediakan pelayanan sebaik-baiknya, meskipun ahli vulkanologi menyebutkan kecenderungan erupsi yang semakin menurun.
"Ini saya percayakan kepada BNPB yang mengkoordinasikan dibantu oleh satuan-satuan di bawah kendali BNPB dan Pemda", ujar Presiden SBY. Apabila lebih dari dua bulan, pemerintah juga sudah siap apa yang akan dilakukan.
Kebijakan selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Yaitu pemberian beasiswa bagi anak-anak yang masih duduk di SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi sehingga mereka tidak putus sekolah.
Kebijakan pemberian insentif atas pekerjaan untuk para warga yang dulunya bekerja dan sekarang menganggur agar dilanjutkan dan diperluas. Presiden SBY meminta kepada BNPB untuk menghitung bantuan insentif atau cash for work.
Sementara itu, mereka yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan atau pun semua yang tidak bisa bekerja dan terganggu, pemerintah akan memberikan bantuan dan jumlah yang tepat. Diharapkan ini dapat meringankan beban warga yang terdampak erupsi Sinabung.
Bahkan Presiden SBY telah menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyangkut pinjaman warga. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan terkait hal ini akan ada penjadwalan ulang dan masih bisa mengajukan pinjaman baru.
"Dan yang betul-betul terdampak langsung, bunga pinjaman akan dihapuskan", tambah Presiden SBY.
Lebih lanjut Presiden SBY menekankan penuh tentang penggunaan anggaran karena yang dikeluarkan tidak sedikit. Anggaran harus tepat sasaran dan dikelola dengan baik. "Dari Jakarta, dari mana pun, saya akan mengawasi", jelas SBY.
Pada kesempatan itu, ibu Negara Adi Yudhoyono mencicipi hasil kue kering nastar Sinabung hasil karya pengungsi yang ditampung Paroki Katolik dengan pengasuh Jenny Riani Lusia Berutu SH. Meski dalam keadaan di tengah bencana, pengungsi tidak hanya berdiam diri tetapi semangat beraktivitas.
Presiden SBY dan Ani Yudhoyono sempat menanyai bagaimana pembuatan kue nastar Sinabung dan proses penjualannya. Ibu negarapun mendapat penjelasan panjang lebar dari Jenny Riani Lusia Berutu SH.
Hingga kemudian, Ibu Negara pun pun ikut memborong kue nastar Sinabung . Sekitar Rp 19 juta dikeluarkan Ibu Negara untuk membeli kue-kue itu membuat para ibu-ibu di pengungsian senang.
Kunjungan Presiden SBY diakhiri penanaman pohon bersama para menteri di sekitar Paroki Katolik.
Usai SBY melaksanakan konfrensi pers, Kesekreariatan Presiden memberikan bantuan taktis untuk tiga posko masing-masing Rp 75 juta yang disampaikan oleh Helmy Agustian yakni Posko Paroki Jalan Irian, GBKP Asrama Kodim dan Masjid Agung.
Pada kesempatan itu Keuskupan Agung Medan Uskup Agung Medan, Mgr Anicetus B Sinaga OFMCap meminta kepada Presiden RI SBY melalui JR Saragih agar segera mewujudkan apa yang dijanjikan kepada para pengungsi. Pihak rohaniwan Keuskupan Agung Medan (KAM) siap berperan aktif dan bertanggungjawab melaksanakan segala bentuk bantuan untuk pengungsi. Diharapkan juga, agar setiap bantuan jangan disampaikan secara gelondong-gelondongan, tapi diharapkan dapat disampaikan secara langsung kepada pengungsi dan pihak terkait dapat mengawasinya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyelewengan.
"Atas nama Keuskupan Agung Medan (KAM), Paroki St Petrus dan Paulus Jalan Irian Kabanjahe mengucapkan terima kasih kepada SBY dan seluruh para menteri, Bapak Kapolri, Bapak Panglima, Gubsu, Pangdam, Kapoldasu dan seluruh rombongan presiden yang berkenan datang dan menginap di komplek paroki. Situasi ini, bukan usulan paroki atau uskup. Tapi pihak berkompeten dari Sekretariat Kepresidenan atau pun pihak protokuler Istana Negara. Kalau dipercaya dan dianggap layak, siapa pun kita terima tinggal bersama kita. Apalagi seorang Presiden dan Ibu Presiden serta rombongan dari pemerintah pusat. Tentu kita welcome.....," ujar Vikep Pastor Ignatius Simbolon OFMCap didampingi Pastor Moses Situmorang OFMCap, Pastor Marianus Kedang Pr, Pastor Sesarius Mau Pr, Pastor Libert Sihombing Pr, Pastor Michael Hutabarat OFMCap menjelaskan.
Kalau selama ini para pengungsi tampak begitu stres, tapi setelah kehadiran Presiden SBY dan rombongan yang menyampaikan beberapa janji untuk perbaikan kerusakan areal pertanian, kerusakan rumah dan bantuan pendidikan dengan memberikan bea siswa membuat wajah-wajah para pengungsi kembali cerah dan bersemangat.
Bukan Bencana Nasional
Penanganan erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumut dinyatakan langsung di bawah kendali BNPB. Namun, peristiwa yang membuat puluhan ribu warga mengungsi berbulan-bulan itu tetap bukan Bencana Nasional.
"Presiden tidak menyebut Bencana Nasional. Ini hampir sama dengan penanganan erupsi Gunung Merapi dulu yang juga diinstruksikan pengendalian di bawah BNPB," jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, melalui pesan pendek pada sejumlah wartawan di Medan, Jumat (24/1).
(BR2/B1/A22/c)
