SBY Sebut BPK Pahlawan di Balik Layar Pemberantasan Korupsi

Jakarta (SIB)- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengapresiasi lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi.

Tapi jangan dilupakan, ada lembaga di balik layar yang menjadi pahlawan dalam memberantas korupsi.

"Saya pesan (kepada pers) yang di blow up bukan hanya lembaga yang berhasil menangkap korupsi apakah KPK, kejaksaan dan kepolisian, tapi beritakan pula pahlawan di belakang layar seperti BPK dan lain-lain," ujar Presiden SBY.

Hal itu dikatakan dalam acara Penandatanganan Komitmen Bersama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara yang digelar di Kantor BPK, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (22/1).

"Dengan demikian semangat memberantas korupsi ada di mana-mana," lanjutnya.

SBY mengatakan masalah korupsi bukan hanya masalah di Indonesia. Tetapi korupsi adalah penyakit di dunia yang juga menyerang negara-negara maju.
"Mari kita berantas korupsi intensif dan ekstensif khususnya pencegahan," imbaunya.

Niat dan Kesempatan
Presiden SBY menilai saat ini Indonesia tengah melakukan kampanye antikorupsi yang paling agresif dalam sejarah. SBY mengingatkan ada tiga hal yang membuat tindak korupsi tersebut terjadi.

"Pertama korupsi terjadi karena ada niat, ada kehendak," ujar SBY.

Yang kedua, lanjut SBY, korupsi terjadi karena ada kesempatan. Ketiga, korupsi juga terjadi karena ada kelemahan pada sistem.

"Yang kedua karena ada kesempatan. Yang ketiga manakala ada celah-celah kelemahan apakah berkaitan dengan sistem, peraturan perundangan atau peraturan turunan," jelas SBY.

"Dulu ada yang katakan kok tidak ada yang terjerat korupsi berarti tidak ada yang korupsi, saya katakan no, salah. Dengan adanya gerakan antikorupsi maka tidak ada yang tidak tersentuh, makin banyak yang dijangkau tangan hukum," tutur SBY.

SBY mengakui gencarnya pemberantasan korupsi di Indonesia berdampak pada jalannya pemerintahan. Sebab, para pejabat negara menjadi ragu-ragu dalam memproses atau menandatangani sebuah proyek yang menggunakan anggaran negara.

"Ada ketakutan pejabat menandatangani proyek yang menggunakan anggaran negara. Inginnya kita, inginnya rakyat, korupsi bisa kita cegah tapi jangan sampai jalannya pemerintahan terganggu karena kecemasan dan ketakutan," imbaunya. (detikcom/f)