PPP Setujui Honor Saksi TPS dari Negara, Golkar Tak Soal Danai Sendiri

Jakarta (SIB) - Anggaran negara untuk membayar honor saksi dari partai politik di TPS Pemilu 2014 menuai pro dan kontra. Kali ini ada dua parpol yang sedikit berbeda sikap soal anggaran itu, yaitu PPP dan Partai Golkar.

PPP menilai anggaran negara untuk membayar honor saksi sebesar Rp 100 ribu per orang itu merupakan keputusan bijaksana. PPP mendukung penuh jika saksi dari parpolnya dibiayai negara.

"Itu adalah upaya negara untuk menjaga kualitas demokrasi, karenanya PPP mendukung penuh. Kami juga mengawal untuk memastikan agar penyalurannya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, itulah mengapa harus tetap via Bawaslu," kata Sekjen PPP Romahurmuziy .

Sementara itu, Partai Golkar pasrah saja dengan ada atau tidaknya dana itu. Kalau dibiayai negara Golkar akan menyambutnya, namun kalau tidak dibiayai negara juga tak apa.

"Kita siap saja menghadapi kondisi apapun, termasuk dalam membiayai dana saksi dari kocek sendiri. Kita sudah perhitungkan semua seluruh pembiayaan di setiap tingkatan," ujar Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo.

Pemerintah menyetujui anggaran pembayaran honor saksi partai politik sebesar Rp 100 ribu perorang untuk pemungutan suara Pileg 9 April. Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak, menegaskan usulan tersebut bukan dari Bawaslu, tapi parpol ke presiden.

"Sejumlah parpol mendatangi Presiden agar saksi dari parpol dibiayai negara, lalu presiden menyetujui dan diserahkan kepada Bawaslu. Jadi bukan usul Bawaslu, tapi parpol," kata komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak kepada detikcom, Jumat (24/1). (dtc/c)