Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 10 April 2026

RI Amankan Kuota 100 Juta Vaksin Corona AstraZeneca dan Novavax

* KPK Sarankan Pengadaan Vaksin Tak Langsung Jumlah Besar
Redaksi - Kamis, 31 Desember 2020 09:19 WIB
370 view
RI Amankan Kuota 100 Juta Vaksin Corona AstraZeneca dan Novavax
Foto ilustrasi: DW (News)
Ulama UEA beri izin penggunaan vaksin Corona meski mengandung babi. 
Jakarta (SIB)
Pemerintah Indonesia resmi menjalin kerja sama dengan produsen vaksin Corona AstraZeneca dan Novavax. Pemerintah menyatakan akan mendapatkan masing-masing 50 juta dosis dari kedua produsen vaksin Corona tersebut.

"Selain vaksin Sinovac, hari ini kita, kita juga berhasil mengamankan suplai vaksin, yaitu dari AstraZeneca dan Novavax. Masing-masing sebesar 50 juta dosis," kata Menlu Retno Marsudi dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Bio Farma, Rabu (30/12).

Penandatangan kesepakatan kerja sama dengan AstraZeneca dan Novavax tersebut dilakukan kemarin. Selanjutnya, Retno mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan WHO hingga GAVI perihal proses pengamanan vaksin tersebut.

"Dari track multilateral diplomacy, kita terus bekerja berkomunikasi dan berkoordinasi dengan WHO, GAVI, dan lain-lain. Dalam rangka mengamankan akses vaksin melalui mekanisme COVAX-AMC (Advance Market Commitment) dengan range perkiraan perolehan adalah 3-20 persen jumlah penduduk. Kita terus akan kawal proses ini," ujar Retno.

Retno mengatakan Indonesia termasuk satu dari sedikit negara yang telah mengamankan vaksin tersebut. Ia juga menyebut bakal ada 1,8 juta vaksin Corona Sinovac datang lagi ke Indonesia pada Kamis (31/12).

"Insyaallah besok akan tiba kembali vaksin Sinovac sejumlah 1,8 juta. Dengan ketibaan ini, sudah 3 juta vaksin Sinovac berada di Indonesia," tuturnya.

Sarankan
Sementara itu, KPK memberikan saran dalam hal pengadaan vaksin Corona di Indonesia. Untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi, KPK menyarankan agar pengadaan vaksin tak langsung dalam jumlah besar.
"Dalam pengadaan vaksin, rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap III," imbuh Alex.
Alex menyebut, dalam pengadaan vaksin Covid-19 di Tanah Air, pemerintah disarankan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hingga BPKP. Hal itu perlu dilakukan agar pemerintah tak salah dalam membuat kontrak pengadaan vaksin Corona.

"Harus mendapatkan pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," katanya.

Selain itu, KPK memberi rekomendasi dalam pembangunan maupun peningkatan fasilitas rumah sakit rujukan penanganan Covid-19. Menurut Alex, Kementerian Keuangan perlu mempertegas sumber pendanaan untuk pengadaan fasilitas RS rujukan di daerah.
"Selain perlunya panduan pengusulan RS rujukan tersebut, Kementerian Keuangan harus mempertegas sumber pendanaan untuk pembangunan atau peningkatan fasilitas RS rujukan Covid-19 di daerah," pungkasnya. (detikcom/d)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru
5 Toko di Gunungsitoli Terbakar

5 Toko di Gunungsitoli Terbakar

Gunungsitoli(harianSIB.com)Kebakaran hebat melanda deretan toko di Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Kamis (9/4/2026). Sedikitnya lima unit tok